14 Satker LHK Sulsel Siap Berkolaborasi Bangun Provinsi Sulsel

347
0

Updatekareba.Com, Makassar – Empat belas Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikoordinir oleh Dr. Darhamsyah, M.Si Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E SUMA) selaku kordinator wilayah Satker melakukan pertemuan dgn Gubernur Prov. Sulsel Senin (18/3/2019).

Dihadapan orang nomor satu di Prov. Sulsel, Dr. Darhamsyah menyampaikan tentang peran 14 Satker LHK yang ada di Prov. Sulsel,”

Selaku koordinator UPT KLHK, P3E Suma dan 14 Satker UPT LHK Sulsel siap untuk bersinergi membantu Povinsi Sulawesi Selatan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami siap bersinergi dengan mengaitkan program/kegiatan KLHK di Sulsel dengan visi dan misi serta program program strategis Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Daerah Sulsel imbuhnya.

Merespon hal tersebut, Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah, menjelaskan, bahwa “memang sebaiknya kita harus bersinergi dengan menyusun strategi untuk menyelamatkan lingkungan dan hutan agar fungsi konservasi tetap berjalan.”

Lebih lanjut Gubernur Sulsel menyampaikan bahwa perlu ada model kolaborasi yg perlu di kembangkan. Kolaborasi ini bs jg dengan cara mengadopsi model yang sudah dilakukan pd penanganan DAS Citarum.

Gubernur berharap agar upaya upaya yg dilakukan jg dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Perlu di kembangkan kerjasama pemerintah dengan masyarakat dapat saling memberi manfaat. Artinya fungsi konservasi tetap berjalan dan bs menambah nilai ekonomi masyarakat sekitar.”

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang mendukung keberadaan hutan kemasyarakatan dalam hal ini hutan desa yg memberikan kesempatan kepada masyarakat utk melakukan pengelolaan hutan secara Lestari berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan Pemprov. Sulsel.

Lebih lanjut Gubernur juga menyampaikan bahwa di sulsel bukan hanya DAS Jeneberang saja yang bermasalah namun juga DAS Sa’dang yang juga sudah kritis.

Gubernur melanjutkan bahwa dalam penanganan DAS perlu dilakukan pendekatan dan pelibatan masyarakat. Masyarakat harus hadir di dalam pengelolaan hutan.

Untuk itu, beberapa rencana kerjasama yg akan di lakukan oleh oemerintah prov. Sulsel antara lain bekerjasama dengan Universitas dalam mendorong mahasiswa yang akan melakukan kuliah kerja Nyata (KKN) melalui KKN Tematik agar bisa mengabdikan keilmuannya di wilayah pedesaan yang membutuhkan pemahaman dan penyadaran serta pemberdayaan agar dapat memanfaatkan hutan secara lestari.

Gubernur juga meminta Satker LHK Sulsel boleh melakukan joint program atau berkolaborasi untuk mengatasi masalah DAS yang perlu penanganan serius. Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan membentuk tim untuk menggodok dan menyusun program, roadmap

Selain itu, kerjasama bs dilakukan juga dengan perusahaan perusahaan melalui program CSR perusahaan, BUMN/BUMD. Diharapkan kolaborasi ini, nantinya bisa membentuk tim work yang solid, supaya tiga tahun mendatang hasilnya bisa kelihatan.

Sehubungan dengan harapam gubernur, menurut kepala P3E Suma bahwa terdapat 4 poin yang sdh dilakukan okeh P3E yang bisa di jadikan dasar untuk membantu pemerintah sulsel.

Lebih lanjut menurut Darhamsyah yang didampingi Kepala Tata Usaha Azri Rasul bahwa pertimbangan falam hasil kajian tersebut jangan dijadikan sebagai sesuatu penghalang pembangunan atau constraint melainkan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk berkelanjutan (consideration) yang dapat diterapkan di Provinsi Sulsel ini.

Menanggapi empat hal yg di sampaikan Kapus P3E Suma, Gubernur menginginkan agar DAS Jeneberang di kembalikan fungsinya sebagai cathmant area, mengingat DAS tersebut bermuara pada 4 Kabupaten (jeneponto Takalar Maros dan Gowa) serta kota Makassar. Di harapkan dengan kolaborasi yg di lakukan dapat mencegah terjadinya longsor dan banjir yang baru baru ini terkadi.

Terkait dengan kejadian banjir tersebut, beberapa kepala UPT memberikan pendapat antara lain; Kepala Balai Perbenihan dan Tanaman Hutan (joko) menyampaikan bahwa di wilayah tersebut (DAS je’ne berang) cocok ditanami bayam Jawa dan Leka yg bs berfungsi menahan longsor khususnya di kemiringan tertentu. Sementara Kepala Balai PSKL (Muksin) bahwa sementara ini ada rencana investasi pengembangan tanaman tanaman herbal dan juga pengembangan pohon kelor.

Pohon Kelor kata Kepala PSKL, bagus sekali di kembangkan mengingat sangat bermanfaat dan pemeliharaannya tidak rumit dan masa tumbuhnya tidak lama. tanaman-tanaman herbal ini dan kelor bisa dikembangkan di kawasan kawasan tertentu di DAS jene berang.

Sebagai penutup yang disampaikan oleh Kepala P3E Suma, Dr. Darhamsyah mengenai percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Satker LHK dan Pusat pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku selaku Korwil UPT LHK Sulsel beserta 13 Satker lainnya, siap berkolaborasi membangun Provinsi Sulsel di bidang lingkungam hidup dan kehutanan.

Pertemuan di tutup dengan pemberian dokumen daya dukung dan daya tampung sulawesi dan mamminasata serta arahan kebijakan pengelolaan SDALH di kawasan mamminasata oleh Kapus P3E Suma kepada Gubernur Sulsel yang di ikuti jg dengan pemberian buku wisata alam sulsel oleh kepala Balai Besar KSDA Sulsel.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here