Anggota DPRD Tana Toraja Ini Bicara Soal Wisata Halal

1090
0

Updatekareba.Com, Toraja – Polimik soal wisata halal di Toraja yang dilontarkan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, ramai diperbincangkan di media sosial masyarakat Toraja.

Anggota DPRD Tana Toraja dari fraksi Demokrat, DR. Kristian H P. Lambe, MM, juga menanggapi soal wisata halal ini.

“Wisata halal dikenal sejak tahun 2015, World Halal Tourism Summit (WHTS) di Abu Dhabi,” kata Kristian HP. Lambe.

Kristian HP. Lambe, menjelaskan Pengertian secara umum wisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim.

Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam, misalnya ;

1. Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol,

2. Memiliki kolam renang serta fasilitas SPA , Message, dan sauna yg terpisah untuk pria dan wanita,

3. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan,

4. Kemudahan penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat,

5. hiburan Islami selama perjalanan.

pelayanan yang halal terutama yang berhubungan dengan interaksi sosial antara wisatawan laki-laki dan perempuan.

“wisata halal berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
UU ini mengatur tentang kepariwisataan secara umum, dan tidak mengatur pariwisata halal,” Kristian HP. Lambe.

Ketua Komisi III DPRD Tana Toraja ini melanjutkan menurut Undang-undang tersebut, pariwisata adalah ‘berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.” (Pasal 1 butir 3).

Usaha pariwisata mencakup banyak sektor, antara lain jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, spa dan lain-lain. (Pasal 14).

Meskipun dalam pasal di atas kata pariwisata halal tidak disebutkan secara eksplisit, namun apabila diamati kata ‘berbagai macam kegiatan wisata’ dalam definisi pariwisata tersebut mengindikasikan dibolehkannya melakukan kegiatan pariwisata berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Kegiatan usaha pariwisata halal mempunyai karakterisitik yang berbeda dengan kegiatan usaha pariwisata pada umumunya. Kegiatan usaha pariwisata halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

“Untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan usaha pariwisata halal tersebut, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah,” ujar Kristian HP. Lambe.

Peraturan Menteri ini dikeluarkan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B–459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah. Secara umum Peraturan Menteri di atas memberikan pedoman dan standarisasi penyelenggaraan usaha hotel syariah.

Namun, pada tahun 2016, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini.

Selain itu, Menteri Pariwisata juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Peraturan ini mengatur mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun Pasal mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal dalam peraturan tersebut juga dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Dengan dicabutnya beberapa peraturan Menteri di atas praktis tidak ada lagi peraturan yang mengatur pariwisata halal.

Pada tahun 2016, Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah.

Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain: hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, dan biro perjalanan. Namun demikian fatwa tersebut tidak akan berlaku secara efektif apabila tidak dipositifkan ke dalam bentuk peraturan menteri pariwisata. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk segera membuat standar peraturan terkait dengan hotel, spa , sauna dan message, objek wisata dan biro perjalanan berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut.

“Promosi pariwisata halal yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata saat ini sangat layak untuk diapresiasi, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan regulasi yang mengaturnya,” jelas Kristian HP. Lambe.

Peringkat pariwisata halal secara global boleh jadi naik, namun tidak didukung dengan fasilitas usahanya yang terstandarisasi syariah. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya hotel syariah dan restoran halal yang beroperasi di Indonesia.

“Point nya adalah perlu ada standarisasi aturan tentang wisata halal”, tambah Kriatian

Politukus Partai Demokrat ini pun menyebutkan pengaturan Pariwisata Halal bisa saja dibuat dalam bentuk Perda atau Pergub.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here