Bawaslu Toraja Utara minta panwascam mundur dari ormas, KNPI Protes Keras

704
0
Pengurus DPD II KNPI Toraja Utara.

Updatekareba.Com, Toraja – Surat Edaran (SE) Badan Pengawas Pemilu (Bawwaslu) Toraja Utara untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Toraja Utara yang menjadi pengurus ormas untuk mundur ternyata banyak ditentang.

Pemicunya, dalam SE nomor : 0883/K. Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 yang dikeluarkan Bawaslu itu bersifat penting. Apalagi, surat tersebut seakan-akan menjadi himbauan yang wajib bagi Panwascam untuk mengundurkan diri dari ormas yang selama ini diikuti.

Bahkan, surat yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI, Abhan, dan dipakai Bawaslu Toraja Utara dalam syarar perekrutan Panwascam untuk Pilkada 2020 itu juga memberikan catatan agar Panwascam membawa form pernyataan pengunduran diri yang sudah diisi lengkap dan disertai materai.

Adanya surat tersebut mendapat kritikan dan kecaman dari Ketua DPD II KNPI Toraja Utara, Belo Tarran, menyatakan perintah pengunduran diri dari ormas bagi Panwascam adalah tindakan yang tidak berdasar hukum, terlalu berlebihan dan bertentangan UU Pemilu.

“Jelas tidak ada aturannya kalau Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan disuruh mundur dari organisasi,” ujar Belo Tarran.

Belo menilai, dasar yang dipakai oleh Bawaslu Toraja Utara mengkategorikan KNPI adalah organosasi kemasyarakatan dari mana?

“Jadi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Toraja Utara, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang seharusnya dipatuhi oleh penyelenggara pemilihan umum,” jelasnya.

Meski demikian, edaran yang dikeluarkan Bawaslu RI oleh Bawaslu Toraja Utara itu tetap dijalankan. Sebanyak 63 anggota Panwascam hasil penjaringan yang akan ditempatkan di 21 kecamatan selama Pilkada 2020 wajib mundur dari organisasi kemesyarakat termasuk KNPI.

Sementara Ketua Bawaslu RI, Abhan menyatakan, mekanisme perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus jelas dan terukur. Hal ini penting supaya Panwascam Pilkada 2020 berkualitas karena merupakan tulang punggung Bawaslu.

Menurutnya, tahapan rekrutmen Panwascam bukan persoalan ringan. Persoalan-persoalan pada tahapan pemungutan dan penghitungan berawal dari pengawasan jajaran Ad hoc (sementara). Karena itu, Abhan menegaskan perlunya penguatan jajaran Ad hoc, khususnya Panwascam untuk bisa menjalankan fungsinya secara baik.

“Mekanisme rekrutmen itulah yang menentukan bagaimana kita mendapatkan jajaran Ad hoc yang berkualitas. Soal integritas dan pengalaman sangat penting,” ucapnya.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, ada tiga kualifikasi khusus untuk melahirkan Panwascam berkualitas. Pertama, mengenai kemampuan pengetahuan tentang kepemiluan.

Kedua, lanjut Dewi, terkait pengalaman. Dia memandang, pengalaman akan menjadikan Panwascam bisa membaca potensi-potensi yang ada dilapangan pada pelaksanaan tahapan.

“Orang yang sudah punya pengalaman akan bisa memahami secara cepat dan menyusun strategi pengawasan yang tepat,” ujar akademisi Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah tersebut.

“Terakhir kita butuh orang yang berintegritas,” imbuh Dewi.

Pandangan serupa juga dilontarkan Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin. Baginya, titik masalah paling krusial berada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Afif pun merujuk hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, beberapa daerah yang harus dilakukan penghitungan suara ulang (PSU) titik masalahnya bukan di TPS.

“Titik permasalahannya itu di kelurahan dan kecamatan,” cetus dia.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here