Daya Rusak Narkoba Lebih Dahsyat daripada Korupsi dan Terorisme

57
0
Handover.

Updatekareba.Com, Jakarta – Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena menjadi salah satu senjata proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Narkoba menyasar semua kalangan masyarakat, dan peredarannya bisa melibatkan banyak profesi, mulai dari petani hingga pesohor. Apalagi, daya rusak narkoba lebih besar daripada tindak pidana korupsi maupun terorisme. Untuk itu, ancaman narkoba harus ditangani secara intensif dengan mengoptimalkan seluruh komponen, terutama unsur pemerintah dan lembaga negara.

Demikian disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko, saat pertemuan kelompok ahli BNN di Gedung BeritaSatu Plaza, beberapa waktu lalu.

Heru Winarko mengungkapkan, kerugian negara akibat narkoba jauh lebih besar daripada korupsi. “Kerugian akibat korupsi Rp 31 triliun per tahun, sedangkan kasus narkoba bisa menghabiskan dana Rp 72 triliun per tahun,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dari sisi korban jiwa, narkoba merenggut nyawa 30-40 orang per hari di Indonesia. “Sedangkan korban jiwa akibat terorisme 80 orang per hari di seluruh dunia,” tambahnya.

Heru Winarko mengakui, selama ini belum ada kesadaran tinggi dari masyarakat tentang bahaya narkotika. “Bahkan, masyarakat ini tidak menganggap narkotika ini sebagai kejahatan yang menakutkan dan memalukan, layaknya terorisme dan korupsi,” ujarnya.

Padahal, ancaman narkoba ini sangat berbahaya karena peredarannya mengunakan jaringan layaknya multilevel marketing. “Seorang pengguna biasanya belum sampai setahun bisa berubah menjadi pengedar,” ungkap Heru Winarko.

Untuk itu, di bawah kepemimpinannya, BNN menempuh strategi nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan peredaran gelap narkoba. Beberapa langkah yang dilakukan adalah memetakan 654 wilayah rawan narkoba. Dari jumlah itu, BNN berencana menjadikan 21 kawasan bebas narkoba, dengan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjadikannya kawasan binaan.

“Saya akan mengajak BUMN untuk menjadikan kawasan-kawasan rawan ini menjadi kawasan binaan. Untuk tahap pertama direncanakan 21 kawasan dulu,” jelas Heru Winarko.

Pembentukan kawasan bebas narkoba ini diarahkan untuk membendung pengguna baru dan mantan pencandu. Sebab, setiap lapisan masyarakat berpotensi menjadi bagian dari rantai bisnis narkotika.

“Melalui kawasan bebas narkotika ini, BNN menyediakan balai pelatihan usaha mandiri untuk para mantan pengguna untuk melakukan hal positif seperti membuat usaha kecil. Kami telah berdiskusi dengan badan kreatif untuk memberi akses hasil produk mereka, sehingga tidak lagi ada yang kembali menjadi pengedar narkotika,” kata Heru Winarko.

Dia menambahkan, karena narkoba telah merambah wilayah pedesaan, BNN juga akan menggandeng semua unsur di daerah.

“Termasuk Babinsa (bintara pembina desa) dari TNI. Demikian juga dari Polri kami juga akan menggandeng Babinkamtibmas (bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat),” ungkap Heru Winarko.

Selain itu, BNN juga ingin menggandeng Puskesmas di semua kecamatan untuk menjadi ujung tombak pencegahan narkoba.

“Untuk pencegahan HIV/AIDS saja sudah memanfaatkan Puskesmas. Kami ingin Puskesmas juga berperan mengatasi narkoba,” kata Winarko.

Meski segala upaya telah dilakukan oleh BNN, Heru Winarko menyebutkan, upaya pemberantasan narkotika ini perlu adanya koordinasi antarlembaga dan kementerian. Pasalnya, yang terjadi selama ini adanya tumpah tindih wewenang. Masing-masing mengklaim memiliki kewenangan. Situasi ini diakui mempersulit BNN untuk melakukan segala upaya pemberantasan maupun rehabilitasi pengguna.

Kondisi itu membuat jaringan pengedar narkotika ini tetap berkembang luas. Untuk itu, Heru Winarko mengaku perlu adanya koordinasi yang baik dari setiap lembaga dan kementerian seperti Kementerian Kesehatan(Kemkes), Kementerian Perindustrian, BPOM, TNI dan Polri untuk satu misi pemberantasan narkotika.

Selanjutnya, Heru Winarko menuturkan, upaya lain yang akan dilakukan BNN sebagai langkah pemberantasan narkotika adalah akan memeriksa semua sipir di lembaga pemasyarakatan (lapas). Pasalnya, maraknya peredaran narkotika di lapas tidak terlepas dari peran oknum sipir.

“Mereka memberikan ruang gerak kepada bandar untuk tetap menjalankan aksinya. Maka tahap pengawasan mendatang, akan diperiksa semua sipir,” ujarnya.

Ancaman peredaran narkoba melalui lapas, menurut Heru Winarko, sudah sampai taraf membahayakan. Dia menggambarkan, konsumen lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan narkoba dari lapas daripada tempat lain.

Rehabilitasi Minim

Semakin banyaknya pengguna narkoba, Heru Winarko mengakui BNN menghadapi kendala untuk merehabilitasi mereka. Sebab, kapasitas fasilitas rehabilitasi yang ada sangat terbatas.

Saat ini ada sekitar 1 juta pengguna yang menjadi prioritas untuk direhabilitasi. Namun, kapasitas fasilitas rehabilitasi yang ada sangat terbatas hanya mampu menampung 3%, masing-masing 20.000 pasien di fasilitas milik pemerintah, dan 10.000 pengguna di panti rehabilitasi milik swasta.

“Total kapasitas fasilitas rehabilitasi baik milik pemerintah maupun masyarakat belum mampu merehabilitasi jumlah pencandu yang ada,” ungkap Heru Winarko.

Di negara maju, fasilitas rehabilitasi rata-rata menampung 18-22% pencandu.

“Di Indonesia baru mampu 3%, itu sudah fasilitas rehabilitasi gabungan milik BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah, serta swasta,” jelas Heru Winarko.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here