Didepan Kombongan Ketua PMTI Fred Batong Akui Dirinya Gagal

1058
0
Handover.

Updatekareba.Com, Toraja – Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Ir. Frederik Batong memgakui dirinya gagal dalam mendampingi Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan dan Wakil Bupati Toraja Utara Yosia Rinto Kadang yang dikenal dengan tagline KABORO.

“Saya akui gagal dan minta maaf sebagai ketua tim pemenangan KABORO saat Pilkada 2015 dan menjadi pemenang,” kata Fred Batong, di depan peserta Kombongan Kalua’ terdiri dari tiga unsur yaitu unsur Lembaga Keagamaan, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Adat, di kantor pusat BPS Gereja Toraja, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Kamis (5/9/2019) kemarin.

Fred Battong menjelaskan kegagalan yang dimaksud yakni tidak mampu mengantar KABORO mewujudkan visi dan misi, untuk memimpin Kabupaten Toraja Utara.

” Saya mendukung penuh gerakan anti money politik yang dilakukan kombongan Kalua Tallu Batu Lalikan, agar betul – betul terpilih pemimpin yang ingin membawa perbaikan dan perubahan di Toraja,” ungkap Tokoh senior Masyarakat Toraja ini.

Kombongan Kalua’ ini terdiri dari tiga unsur yaitu unsur Lembaga Keagamaan, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Adat yang dihadiri Pemerintah, Penyelenggara Pilkalem, Penyelenggara Pilkada, FORKOMPIMDA, PMTI, KNPI, OKP-OKP, tokoh-tokoh Agama, tokoh-tokoh Adat, tokoh-tokoh Masyarakat, tokoh-tokoh Pemuda, tokoh-tokoh Perempuan, akademisi, dan unsur-unsur lainnya.

Kegiatan ini Membahas topik “Merumuskan Strategi dan Aksi Bersama Pelaksanaan Pilkalem dan Pilkada Tanpa Politik Uang’.

Adapun point-poin yang disepakati adalah yakni peserta Kombongan sepakat bahwa politik uang akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, bertentangan dengan adat dan budaya Toraja dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di NKRI. Olehnya itu dalam PILKALEM dan PILKADA yang akan dilaksanakan di tahun 2019 dan 2020 peserta kombongan sepakat menolak segala bentuk praktik politik uang.

Untuk menghadapai PILKALEM dan PILKADA, masing-masing Lembaga (Lembaga Keagamaan, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Adat) akan menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing dan akan saling mendukung dan mensuport dalam mewujudkan PILKALEM dan PILKADA tanpa politik uang. Perlu ada pendidikan politik.

Dalam rangka menghadapi PILKALEM yang akan dilaksanakan di 53 Lembang di Kabupaten Tana Toraja dan 87 Lembang di Kabupaten Toraja Utara dan juga dalam rangka menghadapi PILKADA 2020, Peserta Kombongan sepakat mendirikan posko relawan bersama.

Dalam rangka menghadapi PILKALEM, peserta kombongan akan membentuk 1000 relawan tanpa harus dibayar ditempatkan disetiap TPS minimal 2 Relawan. Pembukaan Posko pendaftaran relawan akan dilaksanakan minggu depan di Halaman BPS Gereja Toraja. Relawan yang dibentuk akan dibekali pengetahuannya dalam bentuk BIMTEK yang memiliki tugas tanggungjawab dalam memantau memastikan terlaksaanya PILKALEM tanpa politik uang, termasuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang serta mendapat perlingdungan dari pihak yang berwenang. Untuk relawan PILKADA 2020 akan dibahas dan akan dibentuk dikemudian hari. Pihak Keamanan dan Bawaslu akan bekerja sama dengan tim relawan dalam rangka menegakkan hukum.

Semua calon Kepala Lembang yang akan bertarung di PILKALEM harus menandatangani pakta Integritas dan deklarasi Calon yang dihadiri semua elemen. Apabila terbukti melakukan politik uang akan didiskualifikasi sebagai calon Kepala Lembang dan apabila dikemudian hari meskipun telah menjabat kepala lembang dan terbukti melakukan praktik politik uang pada saat pencalonan dapat diberhentikan menjadi Kepala Lembang.

Semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung di Kapubaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara harus menandatangi Pakta Integritas untuk tidak melakukan praktek Politik Uang baik itu calon, timsus, pendukung maupun sponsor.

Peserta Kombongan mendukung pihak penyelenggara PILKALEM dan PILKADA dalam menegakkan aturan dan jangan ragu dalam memberikan sanksi.

Pihak Keamanan dan pihak penyelenggara PILKALEM dan PILKADA yang hadir dalam kombongan ini mendukung sepenuhnya kesepakatan ini.

Peserta Kombongan Sepakat memberi nama gerekan ini adalah Gerakan Tallu Batu Lalikan dan membentuk tim koordinasi/tim perumus yang terdiri dari 3 pilar, pemuda dan kaum perempuan.

Tim yang dibentuk akan diberikan mandat untuk mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan gerakan Tolak Politik uang dalam PILKALEM dan PILKADA.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here