Disiplin dan Aktif Membayar Iuran BPJS Merupakan Wujud Kegotongroyongan

40
0
Handover.

Updatekareba.Com, Jakarta – Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengajak masyarakat untuk disiplin dan aktif membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk gotong-royong mendukung program JKN.

Ia menerangkan, rata-rata, jumlah layanan kesehatan melalui JKN mencapai 640.822 layanan setiap hari. Selama tahun 2018, total pemanfaatan layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 233,9 juta layanan. Layanan tersebut terdiri dari 147,4 juta layanan pada Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP), 76,8 juta layanan rawat jalan RS, dan 9,7 juta layanan rawat inap RS.

“Disiplin dan aktif membayar iuran merupakan wujud kegotong-royongan dalam mendukung program JKN sebagai sebuah asuransi sosial. Mari bersama kita memberitahukan informasi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu bahwa pemerintah menjamin layanan kesehatan mereka. Masih banyak mereka yang belum menyadari ini. Mari kita juga mencarikan solusi agar masyarakat Indonesia sehat sejahtera menuju SDM unggul, Indonesia maju,” ajaknya.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan sebuah asuransi sosial dengan prinsip gotong royong dimana yang kaya membantu yang miskin dengan membayar iuran lebih besar, yang sehat membantu yang sakit, dalam arti, yang sehat membayar iuran tetapi tidak memanfaatkan layanan kesehatan atau membutuhkan layanan kesehatan yang lebih minimal. Oleh karena itu, yang sehat pun harus rajin dan patuh membayar iuran.

Menkeu: Data Kesehatan Masyarakat Perlu Perbaikan Agar Penyaluran Dana Kesehatan Tepat Sasaran

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong para stakeholders di bidang kesehatan untuk memanfaatkan teknologi di era industi 4.0 secara optimal bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Menkeu menekankan perlunya kolaborasi seluruh stakeholders dan perbaikan data sehingga alokasi dana dapat digunakan lebih tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Menkeu pada acara The 3rd Faculty of Public Health Universitas Indonesia (UI) Science Festival 2019 dengan tema “Public Health Challenges Towards Disruptive Technology Era” di Gedung A, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UI, Depok, Jawa Barat, Senin (09/09).

“Peran digital teknologi dalam membantu pemerintah dalam mendesain sistem kesehatan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah (antara lain) identifikasi para peserta (masyarakat). Tidak hanya identifikasi nama, tanggal lahir, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, alamat tiap individu, tetapi seharusnya teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data individu yang menyeluruh termasuk rekam medis-nya. Jika kita mampu mengidentifikasi (sekitar) 267 juta (kondisi rekam medis) populasi masyarakat Indonesia maka kita akan mampu mengidentifikasi kebutuhan, alokasi dana dan kebutuhan premi yang tepat dari tiap individu (sesuai risiko dan kebutuhannya),” tambahnya.

Belakangan ini, kenaikan premi dana BPJS seringkali dikritik beberapa pihak yang menyatakan bahwa kenaikan tersebut membebani masyarakat miskin. Namun Menkeu membantah hal tersebut karena kenaikan premi tidak menyasar masyarakat miskin karena negara yang menanggung masyarakat miskin tersebut.

Senada dengan Menkeu, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek dalam pidato sebelumnya, menegaskan bahwa belum tersedianya data yang menyeluruh dan terpercaya masih merupakan salah satu masalah mendasar yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here