Empat perkara Kasus Kayu Ilegal Asal Papua Segera Disidangkan, Salah Satu Tersangka Asal Toraja

899
0
Sitaan barang bukti kayu ilegal oleh Gakkum Wilayah Sulawesi.

Updatekareba.Com, Toraja – Kasus kayu ilegal asal Papua sebanyak 57 kontainer segera disidangkan di Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan, Makassar, dengan tersangka DT (Direktur CV EAJ), DG (Direktur PT MGM), BA (kuasa Direktur PT HB), dan TS (Direktur PT RPF) dimana salah satu tersangka berasal dari Toraja.

“DT dan DG saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya di Jakarta. BA dan TS ditahan di Rutan Kelas IA di Makassar,” kata Kepala Balai Gakkum Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan, Jumat (26/9/2019).

Doni Kurniawan menjelaskan pihaknya sudah menerima pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui surat tanggal 24 April 2019, bahwa empat berkas perkara kasus kayu ilegal dari Papua sudah lengkap dan akan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka maupun barang bukti.

“Kami mengajak semua pihak bersama-sama mengawal proses di pengadilan hingga ada putusan dan pelaku mendapatkan hukuman yang maksimal agar muncul efek jera,” ujar Doni Kurniawan.

Empat perusahaan – yaitu CV Edom Ariha Jaya, PT Mansinan Global Mandiri, PTA Harangan Bagot, dan PT Rajawali Papua Foresta – adalah perusahaan yang mengangkut kayu merbau ilegal asal Papua sebanyak 57 kontainer.

Perusahaan itu telah melanggar Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar.

Balai Gakkum Wilayah Sulawesi bekerja sama dengan, Kepolisian, TNI AL, LANTAMAL Vl Makassar dan Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan untuk menegakan hukum lingkungan.

“Secara khusus kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih Polda Sulawesi Selatan, LANTAMAL Vl TNI AL di Makassar serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk upaya penyelesaian penanganan kasus ini,” ucap Dodi Kurniawan.

Semantara Direktur Jenderal Gakkum, Rasio Ridho Sani beberapa waktu yang lalu menegaskan bahwa upaya penyelamatan sumber daya alam melalui pemberantasan pembalakan liar merupakan komitmen pemerintah.

Kejahatan ini harus kita lawan karena menghancurkan ekosistem, mengancam kehidupan masyarakat dan merugikan negara.

“Kami sangat serius menindak kasus ini karena Perusakan lingkungan adalah kejahatan luar biasa, harus kita tangani bersama-sama. Harus ada efek jera, kami mengharapkan penegakan hukum pidana pencucian uang dapat segera diterapkan untuk kasus sumber daya alam,” ungkap Rasio Ridho Sani.

Penanganan kasus ini disupervisi oleh KPK.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here