GERAKAN TORAJA NO MONEY POLITIC

1480
0
Siswanto Pabidang.

Updatekareba.Com – Tulisan ini sengaja saya buat untuk sumbang saran dan menyambut serta mendukung acara Coffee Morning & Diskusi Publik di Tongkonan Sangulele BPS Gereja Toraja, hari Selasa, 25/06/19, jam 10.00 Wita, dengan tema: “Dampak Politik Uang Terhadap Pembangunan Di Toraja”.

Bukan rahasia lagi bahwa setiap perhelatan pemilu apakah pileg atau pemilukada akan diwarnai permainan uang.

Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Akbar Faizal yang anggota DPR RI dengan gamblang mengatakan bahwa di daerahnya ada tangan-tangan hitam tentakel yang disebut cukong-cukong politik yang mendanai calon bupati yang akan maju.

Di facebooknya Pendeta Alfred Anggui mengatakan bahwa: “kami menantikan Toraja yang dibangun tanpa Politik Uang. Toraja yang tidak menghina sesamanya dengan uang!” (13 Juni 2019, jam 22.07)

Jika demikian apakah memang betul-betul ada Politik Uang/Money Politic di Toraja?

Rasanya semua akan bungkam atau hanya bisik-bisik saja tidak terang-terangan mengakuinya.

Namun demikian dengan adanya istilah yang masih santer di kalangan masyarakat tentang adanya koja/dipersamakan makelar politik, BLT yang diplesetkan menjadi Bantuan Langsung Tossok/Tusuk, serta serangan fajar, maka tidak salah bila kita mendiskusikan seperti tema di atas.

MONEY POLITIC/POLITIK UANG

Dalam tulisannya yang berjudul: Money Politic Masihkah Punya Peranan? (updatekareba.com, 25/03/19), Adriana Pakendek, SGz, SH, MH, MSi, MM, mengatakan bahwa money politic akan tetap subur apabila sanksi dan penegakan hukum belum maksimal yang akan menimbulkan efek jera.

Selain itu Dr. dr. Siswanto Pabidang, SH, MM, dalam tulisannya yang berjudul: Adanya BLT di Toraja Jangan Salahkan Masyarakat (updatekareba.com, 20/05/19) mengatakan bahwa harga diri masyarakat di atas segala-galanya dan jangan memilih pemimpin dari hasil menyuap masyarakat!

Semua sudah paham tentang apa itu Money Politic bahkan sudah ada aturannya, tetapi praktek di lapangan kadang disamarkan dengan berbagai bantuan dan iming-iming kepada masyarakat pemilih dengan tujuan akan memberikan pilihan suara kepada si kandidat tertentu.

Bantuan bisa berupa sembako tapi ada juga sejumlah uang yang diistilahkan di masyarakat Toraja sebagai BLT/Bantuan Langsung Tossok.

Dalam berdemokrasi, Politik Uang merupakan momok yang menakutkan. Politik dan Uang merupakan dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan karena untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik.

Dalam Politik Uang ada empat hal penting yaitu: pertama, vote buying atau membeli suara, kedua, vote broker atau orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang, ketiga, uang atau barang yang akan dipertukarkan dengan suara, keempat, pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran Politik Uang (https://journal.unnes.ac.id)

DAMPAK POLITIK UANG/MONEY POLITIC

Ada ‘guyonan’ yang menyedihkan bahwa dengan adanya kucuran dana melalui Money Politic akan menggerakkan perekonomian masyarakat, karena kucuran tersebut minimal nilainya 20 M.

Sering juga saya dengar dan baca: ‘ta’na pilikomi tau ke ta’mi patassui tu sengmi’ (bahasa Toraja: kamu tidak akan dipilih orang apabila dana tidak dikeluarkan), ini kalimat sederhana yang bila dianalisa masuk akal juga, tapi kalimat itu bentuk halus untuk melakukan tindakan melawan hukum bila konteksnya dibawa ke ranah politik seperti pemilukada.

Kenapa, karena akan memaksa Kandidat untuk menyiapkan dana minimal 20 M tersebut.

Apakah ada dampaknya Money Politic terhadap masyarakat dan daerah?

Dampak Politik Uang dapat berupa: 1). APBD berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal, yang telah membiayai pemenenangnya (diistilahkan: tidak ada makan siang gratis), 2). Yang terpilih sangat mungkin tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan dan ketrampilan untuk membangun daerah, 3). Karena banyak mengeluarkan uang dalam Politik Uang maka berpotensi akan merampas dan atau mengkorupsi APBD yang dikelolahnya.

Besarnya penggunaan Politik Uang berdampak pada besarnya biaya politik yang dikeluarkan oleh calon, baik dari pribadi maupun dari para pemodal dalam bentuk uang (https://m.antaranews.com)

Calon yang terpilih akan berusaha keras mengembalikan biaya yang telah dikeluarkannya sehingga kepentingan rakyat terabaikan.

Dampak lain dari Money Politic ini adalah masyarakat secara luas menjadi teracuni oleh praktek-praktek Politik Uang yang dilakukan oleh para Kandidat sehingga masyarakat menjadi apati dan ketergantungan pada uang. Adanya praktek Money Politic/Politik Uang/Politik Perut ini merusak mental individu dan masyarakat.

Pembodohan masyarakat telah dilakukan oleh Kandidat yang melakukan praktek Money Politic.

Pesimistis akan hilangnya Money Politic dalam kegiatan pemilukada masih dipertanyakan apabila penegakan tidak dilakukan maksimal atau lemahnya pengawasan dan deteksi.

Kecemasan akan adanya dampak Politik Uang semakin menggema, sehingga beberapa elemen masyarakat Toraja termasuk kaum Milenial sudah mulai menggaungkan akan pentingnya Gerakan No Money Politic/Anti Politik Uang dan segala bentuk manifestasinya di Toraja khususnya di Toraja Utara.

Memulai lebih baik dari pada tidak sama sekali.
Menabur kebaikan akan panen kebaikan. Amin!.(*)

(*) Dr. dr. Siswanto Pabidang, SH, MM/Pemerhati Toraja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here