HAK PASIEN OLEH SISWANTO PABIDANG MAHASISWA PROGRAM CREDIT EARNING HUKUM KESEHATAN FHUI TAHUN 2021

777
0
Siswanto Pabidang.

Updatekareba.Com – Tidak jarang masih ada keluhan pasien saat berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik atau puskesmas). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) (https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/806-angka-aduan-konsumen-kesehatan-ylki-rendah), mencatat angka pengaduan konsumen layanan kesehatan yang masuk ke YLKI dengan total angka pengaduan di tahun 2012 sebanyak 602. Jenis pengadukan bervariasi yaitu yang berhubungan dengan persoalan medis seperti dokter, rumah sakit, dan lain-lain. Ada pula pengaduan nonmedis seperti soal keamanan lingkungan rumah sakit, di mana keluarga pasien mengadu karena kehilangan telepon genggam saat membesuk. Pengaduan lain berkaitan nilai tagihan dari rumah sakit. Ada tagihan tentang jasa konsultasi dengan dokter spesialis yang meurut pasien tidak pernah mendapatkan pelayanan dokter karena konsultasi itu dilakukan perawat via telepon dan pasien dikenai biaya tersebut.

 

Adapun konsumen mengadukan keluhan mereka melalui beberapa saluran, seperti email sebesar 50 persen, website 26 persen, datang langsung 12 persen, tembusan 9 persen dan surat langsung 3 persen (data profil pengaduan konsumen YLKI) (https://www.merdeka.com/uang/ylki-catat-3692-pengaduan-masyarakat-di-2020-terbanyak-soal-produk-jasa-keuangan.html)

 

Meskipun masih rendah laporan pengaduan yang tercatat di YLKI pada tahun 2012 atau tahun 2020 tidak masuk peringkat lima besar bukan berarti masalah yang berhubungan dengan layanan kesehatan atau tidak terpenuhinya hak pasien rendah dan terabaikan. Bisa saja pengaduan pasien atau keluarganya melalui jalur lain.

 

Apa saja hak pasien tersebut? Hak pasien/konsumen dapat ditemukan dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Rumah Sakit.

 

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 menyebutkan hak konsumen yaitu:

  1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
  9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Di dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 52, pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

  1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
  2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
  3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
  4. menolak tindakan medis; dan
  5. mendapatkan isi rekam medis.

 

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 menyebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak:

  1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
  2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
  3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
  4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
  5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
  6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
  7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
  8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
  9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
  10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
  11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
  12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
  13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
  14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
  15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
  16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
  17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
  18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sarana layanan kesehatan baik rumah sakit, klinik, puskesmas, atau lainnya harus melaksanakan layanannya dengan bermutu, profesional dan demi kepuasan pasien. Dalam pelaksanaan tersebut maka hak pasien seperti yang diatur dalam peraturan perundangan sangat penting diperhatikan.

 

Hak pasien merupakan kewajiban sarana pelayanan kesehatan, begitu juga jika ada hak sarana kesehatan maka itu merupakan kewajiban pasien untuk memenuhinya. Namun kenyataanya hak pasien ini sering diabaikan oleh pemberi layanan kesehatan sehingga timbul ketidakpuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diterimanya.

 

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku. Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yakni kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan pelayanan dan konsumen yang menilai suatu pelayanan. Bagi pemakai jasa kesehatan, kualitas pelayanan terkait pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi petugas dengan pasien, keprihatinan dan keramahtamahan petugas melayani pasien (Siska Evandari, 2015)

 

Banyak masyarakat belum mengenal hak-haknya selama menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit. Bahkan di kalangan internal rumah sakit sendiri belum semua lini memahami  hak-hak pasien selama mendapatkan perawatan. Jaman telah berubah, tuntutan akan pelayanan yang semakin baik tidak bisa dihindari lagi. Hubungan pasien-rumah sakit tidak lagi hubungan paternalistik, pasien hanya mengikuti/menuruti begitu saja kehendak dokter yang bekerja di rumah sakit tanpa mendapatkan penjelasan yang jelas dan benar tentang kondisi penyakit yang diderita pasien tanpa menghilangkan  privilege pasien. Hubungan rumah sakit-pasien adalah hubungan partnership, hubungan yang memungkinkan terjadi saling membutuhkan dimana pasien membutuhkan terjadinya proses pengobatan yang memuaskan dan rumah sakit membutuhkan pasien sebagai sumber pembiayaan operasional rumah sakit yang dikembalikan kepada operasional rumah sakit untuk pemuasan pasien atas pelayanan yang diterimanya (https://rsudwangaya.denpasarkota.go.id/artikel/read/6497)

 

Sebenarnya, saat konsumen tidak mendapatkan informasi lengkap dari dokter ataupun rumah sakit, haknya sudah dilanggar. Juga, saat apoteker sekadar melayani pembelian tanpa menjelaskan tentang obat yang dibeli, hak konsumen sudah dilanggar (https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2431/hak-pasien-atas-pelayanan-kesehatan-di-rumah-sakit/):

 

Apabila adanya pengaduan terhadap dokter atau rumah sakit menandakan bahwa hak pasien telah diabaikan. Dengan dilanggarnya hak-hak konsumen, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah:

  1. Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK)
  2. Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.(*/UK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here