Ini Intruksi Presiden RI Soal Penanganan Karhutla

66
0
Handover.

Updatekareba.Com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo hari ini memberikan pengarahan tentang upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) dan pemulihan lingkungan secara maksimal pada tahun 2020, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2).

Presiden Jokowi menyampaikan, mulai saat ini dan kedepannya kita harus melakukan secara intensif, kontinyu dan konsisten untuk agenda pemulihan lingkungan dan pengendalian karhutla. Agenda pemulihan lingkungan berarti mencakup kerja-kerja pencegahan, penanganan dan pemulihan atau rehabilitasi atau rekonstruksi.

Sedangkan terkait kerhutla, Presiden tetap memprioritaskan mengutamakan upaya pencegahan, dengan pelibatan unsur-unsur satuan wilayah, aparat daerah, stakeholder, masyarakat pada tingkat desa/tapak. Selain itu juga patroli rutin pengendalian karhutla, oleh petugas Brigade Pengendalian Karhutla yang ada di UPT Kementerian/Lembaga LHK (Taman Nasional, BKSDA, dan Daops Manggala Agni).

Dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan, Presiden menegaskan untuk secara strict atau ketat dilakukan pengendalian tata kelola gambut, dan juga segera dan telah kita mulai untuk menjaga dan memulihkan mangrove, serta untuk melakukan penegakkan hukum (law enforcement). Kita belajar dari masa sulit karhutla tahun 2015.

Presiden Jokowi meyakini bahwa investasi dan lingkungan dapat berjalan dan bekerja secara beriringan. Karena pada setiap usaha, harus ada sedikitnya tiga syarat, yaitu syarat teknis kegiatan, syarat manajemen usaha dan syarat konservasi lingkungan.
Dalam kaitan pencegahan itu juga Presiden telah menegaskan kebijakan dan langkah moratorium permanen untuk kawasan hutan primer dan gambut seluas tidak kurang dari 67 juta hektar. Artinya, hutan dan lahan gambut tersebut tidak boleh dikenakan izin baru untuk kegiatan lain. 67 juta hektar itu cukup luas (mungkin setara luas negara Perancis).

Presiden juga telah menetapkan kebijakan penanganan dan pengendalian sampah laut, pengendalian merkuri dan moratorium izin usaha baru untuk perkebunan sawit.
Dari gambaran-gambaran itu sangat jelas keberpihakan pemerintah kepada upaya memelihara, menjaga dan memulihkan lingkungan.

Di akhir arahannya, Presiden menghimbau untuk memperkuat koordinasi dalam penyiapan informasi publik di tingkat nasional dan daerah (Kemenkopolhukam, Kemenkominfo, KemenLHK, BNPB, BMKG dan Pemda prov/Kab/Kota). Secara khusus Presiden meminta untuk keberadaan pusat informasi agar masyarakat mengetahui perkembangan keadaan secara obyektif.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here