Julianto Mappiley Harusnya paham tentang Penyaluran Program PIP

704
0
Kuasa Hukum Eva Stevany Rataba, Y. Jhody Pama'tan, SH (tengah) dalam konfrensi pers di kantor DPD Nasdem Toraja Utara, Sabtu (24/10/2020).

Updatekareba.Com, Toraja – Menangkapi pernyataan Salah seorang Anggota DPRD Toraja Utara Julianto Mappiley Bahwa program PIP di salah gunakan untuk kepentingan politik oleh Eva Stefani Rataba adalah pendapat yang sangat keliru dan menyesatkan dari seorang Anggota Dewan, harus anggota Dewan Toraja Utara tersebut bisa membedakan mana yang di maksud Dana aspirasi mana yang di sebut kegiatan bantuan jalur aspirasi.

Kuasa Hukum Eva Stevani Rataba J Jhody Pama’tan,SH menjelaskan Bantuan dan program PIP memang adalah program pemerintah Pusat yang di peruntukkan bagi peserta didik yang miskin atau rentan miskin dengan kategori usia 6-21 Tahun.

Program pemerintah tersebut telah diatur berdasarkan Permendikbud No. 10 Tahun 2020. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan belajar dan perluasan akse belajar bagi Peserta didik mulai tingkat SD- Mahasiswa.

“Adanya tudingan dari salah satu Anggota DPRD Torut yaitu Saudara Julianto Mappiley yang mengatakan bahwa program PIP ( Program Indonesia Pintar) di politisasi oleh Eva Stevani Rataba. Bisa dikatakan bahwa tudingan dan pernyataan tersebut sangat menyesatkan dan terkesan Asbun atau asal bunyi, harus anggota DPRD Torut tersebut mempelajari tentang Pemendikbud tersebut di atas baru komentar atau membuat tudingan,” kata J Jhody Pama’tan, dalam rilis persnya, Senin (16/11/2020).

Dalam Program PIP tidak di kenal namanya dana Aspirasi yang di kenal adalah Jalur aspirasi, bantuan bagi siswa-siswi di toraja utara sebanyak kurang lebih 23.000 penerima yang merupakan perjuangan aspirasi dari Eva Stevani Rataba sebagai Anggota DPR-RI komisi X, yang membidangi pendidikan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan bermitra kerja dari : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Perpustakaan Nasional.

“Penyusulan Program PIP dapat dari dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kab/kota dan/atau pemangku kepentingan (Persesjen No.8 Tahun 2020). Dalam hal ini Komisi X DPR RI ialah salah satu pemangku kepentingan yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk penyusulan PIP dapat melalui 3 jalur sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Hal ini perlu diluruskan agar tidak salah paham dalam penyaluran program tersebut. Data yang diambil untuk ngusulkan PIP berdasarkan Dapodik (data pokok pendidikan) yang diajukan oleh pihak sekolah berdasarkan kriteria siswa-siswi yang miskin dan rentan miskin yang teruskan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk diverifikasi,” tegas J Jhody Pama’tan.

Eva Stevany Rataba sebagai anggota DPR RI komisi X melihat kondisi berdasarkan data dapodik bahwa banyak siswa dan siswi yang layak untuk mendapatkan PIP tetapi ada ketebatasn kuota yang diberikan oleh Kemendikbhd kepada Dinas Pendidikan Kab. Toraja Utara. Maka dari itu Eva Stevany Rataba sebagai wakil rakyat dari dapil Selsel 3 memperjuangkan aspirasi itu dengan penambahan kuota usulan PIP kepada kemendikbud sebagai mitra kerja. Data yang diusulkan ialah data dapodik yang tidak bisa dicover dari kuota dinas Kab. Toraja Utara.

“Melalui jalur aspirasi inilah Eva Stevani Rataba memperjuangkan agar semua siswa-siswi yang layak menerima PIP di Toraja utara segera mendapatkan Bantuan tersebut dari Kemendikbud. Puji syukur hasil perjuangan beliau ada tambahan 23.000 siswa-siswi Kab.Toraja Utara mendapatkan Bantuan tersebut,” ungkap Jhody Pama’tan

Nilai bantuan tersebut bervariasi jumlahnya karena dilihat dari tingkat pendidikannya dan bantuan tersebut langsung ditransfer oleh pihak bank terkait ke rekening siswa dan siswa masing-masing. Dalam proses pencairan dana PIP siswa- siswi harus di temani oleh orang tuanya atau yang mewakili dengan surat keterangan dari sekolah asal siswa-siswi tersebut dengan memperlihatkan kartu keluarga dan identitas lainnya.

“Jadi apa yang ditudingkan oleh Anggota DPRD Toraja utara saudara Julianto mappiley kepada anggota DPR-RI komisi X Eva Stevani Rataba adalah suatu yang berubah fitnah dan tidak punya dasar, bantuan PIP tersebut di cairkan langsung oleh siswa-siswi bersama orang tuanya di bank-bank yang di tunjuk oleh pemerintah, harusnya Anggota DPRD Toraja Utara tersebut banyak belajar dan banyak membaca Regulasi agar lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan supaya tidak asal bunyi alias asbun. Jika anggota Dewan tersebut ingin mempermasalahkan haruslah berdasarkan bukti dan landasan. Seharusnya anggota dewan harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyrakat jangan hanya koar-koar tapi tidak punya dasa. Jika di tuduhkan tidak terbukti dan salah sasaran maka kami sebagai kuasa hukum Eva Stevani Rataba akan menempu jalur hukum karena telah mencemarkan nama baik, memfitnah seorang Anggota DPR-RI Dari Komisi, menyesatkan masyarakat “hoax”, dan menghambat penyaluran program pemerintah pusat. Eva Stevani Rataba akan membela hak-haknya melalui jalur hukum agar masyarakat tau bahwa beliau tulus berjuang untuk masyarakat Dapil Sulsel 3 khususnya dalam hal ini Toraja Utara,” tutup Direktur Kantor Hukum Joradi Justice & Partners.(*/UK)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here