Kasus Korupsi Di Bandara Buntu Kunik Tana Toraja Berstatus P.21

4301
0
Handover (Diskominfo Tana Toraja).

Updatekareba.Com, Toraja – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitReskrimsus) Polda Sulawesi Selatan telah berhasil merampungkan dan melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pembebasan lahan bandara Buntu Kunik di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

Dalam keterangan persnya, Kasubdit III Tipikor DitReskrimsus Polda SulSel, Kompol Rosyid Hartanto mengaku pihaknya telah melakukan pelimpahan perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) SulSel.

“Iya sudah P.21, dan pelimpahan tahap dua akan segerah dilakukan,” kata Rosyid, Rabu (13/1/2021).

Untuk diketahui kasus pembebasan lahan bandara baru di Toraja ini sudah tujuh kali bolak – balik antara jaksa dan penyidik kepolisian, serta menjadi sorotan berbagai lembaga anti korupsi di SulSel.

Kasus ini pun telah melalui supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus korupsi di Toraja ini dibuka kembali tahun 2019 lalu, dan penyidik Polda SulSel pun telah memeriksa beberapa saksi.

Para saksi ini diantaranya Mantan dan Bupati terpilih Tana Toraja hasil Pilkada 2020 Theofilus Allorerung, mantan Sekda Tana Toraja Enos Karona, mantan Kepala Bappeda Tana Toraja Yunus Sirante, juga mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe Randa.

Selain itu penyidik juga memeriksa saksi lainya yakni mantan Kepala DPKAD Tana Toraja Meyer Dengen, dan mantan Bendahara pengeluaran DPKAD Tana Toraja Aspa Astri Rumpa.

Serta turut juga memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja yang saat itu bertindak sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tana Toraja tahun anggaran 2010, Welem Sambolangi dan mantan Ketua Komisi 3 DPRD Tana Toraja tahun anggaran 2010, Yohannes Lintin Paembongan.

Usai memeriksa para saksi, penyidik lalu lakukan gelar perkara dan menetapkan kembali delapan orang tersangka yang jauh sebelumnya sudah pernah berstatus tersangka, tetapi bebas demi hukum karena masa penahanannya di tahap penyidikan kala itu usai.

“Tersangka masih yang dulu,” singkat Kombes Pol Yudhiawan Wibisono yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Minggu 22 September 2019.

Sementara saat dikonfirmasi via pesan What’s App Kepala Seksi Pusat Penerangan (Puspen) Kejati SulSel, Idil, membenarkan kasus korupsi pembebasan lahan pembangunan bandara buntu kunik di Toraja sudah P.21.

“Iya benar sudah P.21,” kata Idil, Jumat (15/1/2021).

Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Kadir Wokanubun misalnya. Ia pun sempat mengatakan kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi yang ditangani mandek bahkan dapat dinilai sebagai pemecah rekor terlama ditangani.

Meski demikian ia tetap yakin kasus Bandara Mangkendek itu bisa rampung dan berlabuh ke Pengadilan Tipikor jika kedua lembaga penegak hukum yakni Kejati Sulsel dan Polda Sulsel punya kemauan besar untuk menuntaskannya dan mengungkap seluruh keterlibatan semua pihak dalam kegiatan yang jelas-jelas telah merugikan negara tersebut.

“Kasus Bandara Mangkendek ini merupakan salah satu kasus korupsi yang sangat parah penanganannya. Para tersangkanya saja sudah kedua kalinya bebas demi hukum lantaran berkasnya tak kunjung rampung (P21). Kasusnya pun ditangani sejak tahun 2012,” kata Kadir.

Yang menjadi ironis lagi, lanjut dia, kasus Bandara Mangkendek tersebut telah melalui proses supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi tidak menjadi pertimbangan untuk segera dituntaskan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

“Dari awal bahkan kami berkali-kali telah menyurat ke KPK agar kasus Bandara Mangkendek Tana Toraja ini diambil alih saja agar bisa ada kepastian hukum dan berakhir di persidangan tipikor. Kalau tidak yah kasus ini akan terus mandek bertahun-tahun dan akhirnya akan menghilang,” terang Kadir sebelumnya.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek dilakukan Polda Sulsel sejak tahun 2012. Kemudian dalam perjalanannya kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka di tahun 2013.

Usai penetapan 8 orang tersangka, penyidik pun langsung menahan 2 orang diantaranya yakni mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja Enos Karoma dan mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe Randa. Namun karena masa penahanan keduanya habis, mereka pun dikeluarkan dari sel titipan Lapas Klas 1 Makassar demi hukum.

Setelah keduanya terlepas dari jeratan hukum, penyidik Polda Sulsel diam-diam membuka kembali penyidikan kasus itu dan menahan kembali 6 orang tersangka sebelumnya. Mereka adalah Mantan Kepala Bappeda Yunus Sirante, Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja, Haris Paridy, Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pos dan Telekomunikasi Tana Toraja, Agus Sosang, Mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tana Toraja, Yunus Palayukan, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tana Toraja, Gerson Papalangi dan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tana Toraja, Zeth John Tolla

Hanya selang beberapa bulan kemudian, 6 tersangka tersebut akhirnya dilepas lantaran proses penyidikan belum rampung dan masa penahanan para tersangka telah habis.

Karena kewalahan merampungkan penyidikan, Polda Sulsel kemudian berinisiatif meminta KPK melakukan supervisi. Dan di tahun 2017, KPK pun melakukan supervisi dan mengundang pihak Polda Sulsel dan Kejati Sulsel untuk melakukan gelar perkara terbuka di gedung KPK. Hasilnya pun telah dikembalikan ke Polda Sulsel untuk segera ditindak lanjuti. Namun faktanya hingga saat ini penyidikan tak kunjung juga rampung.

Dari hasil penyidikan, para tersangka yang bertindak selaku panitia pembebasan lahan atau tim sembilan diduga telah menyelewengkan anggaran. Mereka melakukan pembayaran kepada warga yang sama sekali tidak memiliki alas hak atas lahan tersebut.

Para tersangka melakukan mark up dana yang dialokasikan sebagai dana ganti rugi pembebasan lahan untuk persiapan pembangunan bandara baru Mangkendek sebesar Rp38,2 miliar.

Khusus tersangka Enos yang bertindak sebagai Ketua Panitia pembebasan lahan di ketahui langsung berinisiatif sendiri menetapkan harga lahan basah senilai Rp 40.250 per meter persegi. Sementara hal itu belum di sepakati sehingga belakangan banyak lahan menjadi sengketa.

Dari hasil musyawarah antara panitia pembebasan lahan dengan para pemilik lahan yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Tana Toraja tepatnya 28 Juni 2011, disepakati harga tanah untuk jenis tanah kering non sertifikat senilai Rp 21.390 per meter persegi, tanah kering bersertifikat Rp 25.000 per meter persegi, tanah basah non sertifikat Rp 35.000 permeter per segi serta untuk jenis tanah basah bersertifikat belum disepakati.

Tak hanya itu, dari hasil penyidikan juga ditemukan terjadi pemotongan PPH sebesar 5 persen dan administrasi 1,5 persen dalam proses pembebasan lahan. Panitia pengadaan tanah tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, Perpres 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk pemerintah bagi kepentingan umum dan Perka BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres 65 tahun 2006 hingga menimbulkan perkara kepemilikan lahan.

Atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kasus ini pun sempat menyebut keterlibatan Bupati Tana Toraja (Tator) kala itu, Thefelius Allererung. Dimana keterlibatannya terungkap dari keterangan beberapa saksi yang telah di periksa penyidik saat itu.

Beberapa saksi telah mengaku dan membenarkan jika ada pertemuan pembahasan ganti rugi lahan yang digelar di rumah jabatan Bupati, Thefelius Allererung.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan (Sulsel) disimpulkan terjadi kerugian negara sebesar Rp 21 Miliar dari total anggaran Rp 38 miliar yang digunakan dalam proyek pembebasan lahan bandara tersebut. Meski belakangan nilai kerugian itu dianulir setelah dilakukan audit ulang oleh BPKP Sulsel. Dimana kerugian ditetapkan hanya senilai Rp 7 M lebih.

Anggaran proyek sendiri diketahui bersumber dari dana sharing antara APBD Kabupaten Tana Toraja dan APBD Propinsi Sulsel. Dari data yang dihimpun, kesalahan pembayaran dalam proyek pembebasan lahan dikuatkan oleh putusan perdata dari pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, namun tak mendapatkan haknya. Malah pihak yang bukan pemilik lahan justru menerima pembayaran ganti rugi.(*/UK)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here