Kasus SIAK Di Tana Toraja, Kejaksaan Limpahkan Ke Inspektorat

404
0
Handover (Kejari Tana Toraja).

Updatekareba.Com, Toraja – Sejumlah Rohaniwan terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tana Toraja.

Itu terkuak saat unjuk rasa Forum Mahasiswa Toraja (Format) Makassar mendesak transparansi dan penuntasan kasus dugaan korupsi SIAK di Kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja, pada Senin (8/7/2019).

Kajari Tana Toraja, Jefri P. Makapedua, menyampaikan setelah melakukan konsultasi ke Kejati SulSel dan Kejaksaan Agung, diputuskan kasus ini untuk diserahkan ke Inspektorat.

“Kami sudah lakukan konsultasi ke Kejati dan Kejaksaan Agung untuk kasus SIAK diserahkam ke Inspetorat, karena hasil penghitungan keruagian negara hanya senilai Rp. 32 Juta,” kata Jefri P. Makapedua, Kamis (3/3/2021).

Jefri P. Makapedua, menjelaskan sesuai aturan hukum nilai kerugiaan negara harus dikembalikan ke negara dan dilakukan oleh pihak Inspektorat Tana Toraja.

“Unsur tindak korupsinya jelas,” ungkap Jefri.

Diberitakan sebelumnya Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae, menyatakan, kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilakukan pemerintah daerah sudah sesuai prosedur.

Dia membantah adanya dugaan anggaran yang ganda, antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, alokasi anggaran dari pusat yang dialokasikan ke daerah tidak mampu menutupi seluruh pelayanan administrasi kependudukan di setiap lembang (desa).

“Buktinya setelah adanya anggaran ini toh masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akte kelahiran, dan akte kematian. Karena itu, kita inisiatif membantu memenuhi prosedur pelayanan administrasi ini kepada masyarakat dengan mendatangi langsung di setiap lembang. Bukan mereka yang datang mengurus ke kota kabupaten,” kata Nico.

“Dana pusat itu lain, APBD juga lain peruntukannya. Di mana letak dobelnya anggaran. Melayani administrasi kependudukan ini jelas peruntukannya, didalamnya ada ATK, operasional dan sebagainya karena instansi terkait secara tim turun langsung ke bawah melayani administrasi penduduk itu agar masyarakat tidak lagi mengeluarkan dana untuk administrasi masing-masing,” katanya.

Menurutnya, salah satu tujuan dialokasikan anggaran dari APBD untuk menyelesaikan program layanan administrasi kependudukan.

“Targetnya jelas karena banyak orang bermasalah dengan administrasi kependudukan dan ini sangat dirisaukan, sehingga kita alokasikan dana itu,” jelasnya.

Bentuk partisipasi daerah dalam pelayanan ini, jelas Nico, yakni mengalokasikan dana sebesar Rp20 juta per lembang untuk memenuhi pelayanan administrasi itu.

“Total Rp3 miliar lebih itu dialokasikan ke 19 kecamatan dan 159 lembang/ kelurahan demi pelayanan kepada masyarakat,” kata Nico. (*/UK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here