Kejari Tana Toraja dan BPN Teken MoU Janji Tuntaskan Masalah Pertanahan

373
0
Kerjasama Kejari Tana Toraja dengan Badan Pertanahan Negara, Kamis (6/2/2020).

Updatekareba.Com, Toraja – Bertempat di Baruga Pattingalloang, Kompleks Gubernuran, Makassar, Kamis (6 Februari 2020) telah digelar kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama dua pihak, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tana Toraja dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tana Toraja dan BPN Kabupaten Toraja Utara.

Tujuannya untuk menyelesaikan masalah terkait pemulihan aset atau sengekta pertanahan.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tana Toraja, Jefri Penanging Makapedua, perjanjian itu tidak hanya dilakukan untuk Torana. Selain itu juga dilakukan oleh Kepala Kejari (Kajari) 24 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kepala BPN masing-masing.

“Sementara tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak,” kata Jefri Penanging Makapedua

Dengan adanya perjanjian itu, Jefri berharap pihak terkait hendaknya dapat dimanfaatkan. Terkhusus dalam penyelesaian masalah terkait pemulihan aset atau sengketa pertanahan di Toraja.

“Sekarang sudah ada perjanjian. Jadi, misalkan nanti mereka mau meminta LO (Legal Opinion,red) mereka bisa menyurati kita. Atau mungkin ada gugatan terhadap BPN, kita siap menjadi Jaksa Pengacara Negara,” terang Kajari Tana Toraja ini.

Nota kesepahaman tentang Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang itu juga diteken Kepala Kejari dan Kepala BPN se Sulsel.

Selain itu juga Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Muhammad Firdaus dan Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel, Bambang Priyono menandatangani Nota Kerjasama.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengajak semua komponen aparat mengikuti langkah yang digagas Kejati Sulsel dan Kanwil Badan Pertanahan Sulsel untuk memperkuat kolaborasi.

Nurdin Abdullah mengatakan, sejak awal menjabat Gubernur Sulsel membangun sinergitas. “Saya terus mendorong semua pihak untuk memperkuat sinergitas,” jelasnya.

Menurut Nurdin Abdullah, kolaborasi kejaksaan dan badan pertanahan ini akan mempercepat proses penyiapan lahan dan tata ruang untuk mendukung program strategis pemerintah.

Dijelaskan, tanah selalu menjadi masalah klasik dalam proses pembangunan. “Ini menjadi awal dari percepat proses pembangunan,” katanya.

Nurdin Abdullah mengapresiasi kerja keras Kajati yang sukses mengembalikan aset Sulsel senilai Rp 7.1 triliun.

Kajati Sulsel Muhammad Firdaus menjelaskan, kerjasama ini sebagai tindak lanjut di daerah yang sudah dilakukan Kepala Kejaksanaan Agung dan Menteri Agraria di Jakarta.

Muhammad Firdaus berharap, kerjasama ini banyak menyelesaikan kasus tanah yang selalu menjadi kerikil dalam progres pembangunan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here