KPU Akan Diskualifikasi Peserta Pemilu yang Tidak Laporkan Dana Kampanye, Caleg Terpilihnya Tidak Dilantik

375
0
Ilustrasi gambar

Updatekareba.Com, Toraja – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan Calon Legislatif (Caleg) untuk melaporkan laporan dana akhir kampanye yang mereka terima.

Komisioner KPU Tana Toraja Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Alex Kambuno
mengatakan, pihaknya menunggu parpol dan caleg terkait Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).

Ia menjelaskan, ada tiga jenis laporan dana kampanye terkait dengan pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Tiga jenis laporan tersebut adalah laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye.

“Laporan awal dana kampanye, disertai dengan laporan sumbangan dana kampanye diserahkan ke KPU September 2018. Sementara laporan akhir dana kampanye, diserahkan ke KPU 15 hari setelah berakhirnya masa kampanye, yaitu 2 Mei 2019,” jelas Alex Kambuno, Kamis (25/3/2019).

Laporan akhir dana kampanye, lanjutnya, berisi mengenai penerimaan dan pengeluaran pasangan calon dan partai politik selama kampanye.

“Harus dilaporkan kepada KPU,” tegasnya.

Alex menyatakan, semua upaya telah dilakukan KPU terkait pelaporan. Jauh hari sebelum penyerahan LPPDK ke KPU Tana Toraja, pihaknya sudah sampaikan ke peserta pemilu. Termasuk sudah menyurati peserta pemilu terkait kewajiban memberikan LPPDK ke KPU.

“Penyampaian LPPDK harus disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyajiannya harus menggunakan pendekatan aktivitas. Maksudnya setiap kegiatan kampanye caleg yang mengeluarkan anggaran harus dilaporkan,” ujar Alex.

Penyampaian LPPDK ke KPU harus dilakukan sesegera mungkin. Soalnya sesuai dengan regulasi KPU nantinya akan menyampaikan LPPDK tersebut ke Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit dan hasilnya disampaikan ke publik pada 2-31 Mei 2019.

Saksi bagi partai dan calon yang tidak melaporkan LPPDK tertuang dalam PKPU nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum.

Sementara pihak Bawaslu dalam laporan dana kampanye adalah untuk memastikan tidak adanya negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing yang ikut menyumbang.

Selain itu, Bawaslu juga harus dipastikan bebas dari penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitas, pemerintah, BUMN/BUMD hingga BUMDes.

TAHAPAN DANA KAMPANYE BERIKUTNYA:
– 23 September 2018 – 1 Januari 2019: Pembukuan LPSDK.
– 2 Januari: Penyampaikan LPSDK
– 3 Januari: Pengumuman Penerimaan LPSDK
– Tiga hari setelah penetapan peserta pemilu-25 April: Pembukuan LPPDK
– 26 April-2 Mei: Penyampaian LPPDK ke KAP
– 2-31 Mei: Audi dan penyampaian hasil audit laporan dana kampanye dari KAP ke KPU
– 1-7 Juni: Penyampaian hasil audit kepada peserta pemilu
– 1-10 Juni: Pengumuman hasil audit.

DATA PEMBATASAN DANA KAMPANYE
#Tahun 2019
# Parpol dan Capres Cawapres

*Perseorangan: Rp 2,5 miliar
*Kelompok: Rp 25 miliar
*Badan Usaha Non-pemerintaha: Rp 25 miliar
+Caleg DPD RI
*Perseorangan: Rp 750 juta
*Kelompok: Rp 1,5 miliar
*Badan Usaha Non-pemerintah: Rp 1,5 miliar

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
-Uang
Terdiri 5 jenis, tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
-Bareng
Terdiri dua jenis, benda bergerak dan tidak bergerak (dinilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima)
-Jasa
Satu jenis, pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati peserta pemilu. (dinilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima). (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here