KPU RI ; “Memilih Tetap Harus Pakai E-KTP”

390
0

Updatekareba.Com, Toraja – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali mendatangi Komisi II DPR untuk menyampaikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan terdahulu.

Beberapa pertanyaan yang disampaikan  pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat, 16 Maret 2019 lalu tersebut antara lain terkait usulan penambahan waktu penghitungan suara dari 10 menjadi 17 hari serta diperbolehkannya masyarakat memotret C1 plano yang terdapat di TPS.

Pada kesempatan itu sejumlah anggota dewan juga kembali bertanya terkait IT milik KPU serta usulan mengubah proses rekap surat suara yang awalnya dimulai dari pemilihan presiden agar menjadi pemilihan legislatif terlebih dahulu.

“Untuk urutan dalam pandangan kami sebetulnya susunan ini sudah kami praktekkan di pemilu sebelumnya, dimana urutan dari pemilu nasional dulu, maka pilpres dulu. Dengan pertimbangan saksi untuk jenis pemilihan dekat daerah maka saksinya akan ikuti penghitungan penuh, sementara saksi tingkat nasional kalau sdh selesai ya selesai. Pertimbangan lain”

karena kami buat urutan berdasarkan tingkat kerumitan, pilpres jauh lebih cepat dibanding pileg, kemudian kandidat juga, selain rumit juga panjang,” jelas Ketua KPU RI Arief Budiman mewakili lembaga menjawab satu persatu pertanyaan tersebut.

Untuk usulan menambah waktu penghitungan suara, lembaganya sepakat dan siap untuk mengubah Peraturan KPU (PKPU) yang ada. Sementara terkait IT, Arief mengungkapkan bahwa KPU telah banyak memperbarui kemampuannya IT, tidak hanya kualitas software dan hardware tapi juga kuantitas.

Hanya saja, masih terkait IT, Arief kembali menegaskan bahwa posisi IT hanya sebagai alat bantu untuk mengontrol tugas penyelenggara pemilu mulai dari tingkat bawah sampai atas.

“Juga untuk mempercepat informasi masyarakat dan transparansi. Tapi untuk penetapan hasil itu berdasarkan Berita Acara (BA) yang berjenjang,” tambah Arief.

Hal lain yang turut dijawab pada pertemuan dengan agenda sama bagi Bawaslu serta Kemendagri ini adalah tentang honor KPPS, biaya per TPS, C1 plano yang dapat didokumentasikan masyarakat serta tentang perubahan zona.

“Dan kami sepakat atas usulan akan dilakukan rapat tertentu selama masa reses, kami setuju, karena kami kadang dalam situasi reses butuh juga rapat,” lanjut Arief.

Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi hasil rapat, namun ia tetap menggarisbawahi ketentuan memilih dengan menggunakan KTP elektronik itu.

“KTP el, dia didaftar dulu nanti di DPK (daftar pemilih khusus), DPK itu kan bisa sampai dengan hari H. Masuk DPK, begitu sudah ditulis masuk DPK, boleh menggunakan, tapi kan orang-orang dengan kategori DPK itu hanya boleh menggunakan hak pilihnya di mana dia berdomisili,” ucap Arief seusai rapat.

Ketua Bawaslu Abhan menimpali, “Dan digunakan satu jam terakhir.”

Dikutip dari Kumparan.Com, berikut hasil rapat Komisi II, KPU, Bawaslu dan Kemendagri:

1. Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI terhadap kinerja penyelenggara pemilu yang melakukan berbagai upaya maksimal untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2019

2. Komisi II mendorong Kemendagri untuk membedakan warna KTP-el bagi WNA dan menghentikan pencetakan KTP-el bagi WNA hingga pemilu selesai sebagai upaya menciptakan situasi pemilu serentak yang kondusif.

3. Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk melakukan langkah-langkah percepatan pencetakan KTP-el bagi 4.231. 823 penduduk yang belum melakukan perekaman serta melakukan upaya afirmatif di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan daerah lain yang tingkat perekamannya masih rendah agar dapat selesai sebelum 31 Maret 2019

4. Komisi II DPR, KPU RI, dan Bawaslu RI sepakat bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di DPT, maka boleh menggunakan hak pilihnya hanya mengunakan KTP-el

5. Komisi II DPR menyetujui usulan perubahan Peraturan KPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 terkait daerah tertentu yang memerlukan penambahan waktu penghitungan suara dari 10 (sepuluh) hai menjadi 17 (tujuh belas) hari dan perubahan PKPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan penghitungan suara selanjutnya peraturan Bawaslu yang terkait hal di atas menyesuaikan.

6. Komisi II DPR memahami kesulitan Bawaslu RI dalam rekrutmen pengawas TPS, selanjutnya Komisi II DPR RI meminta Bawaslu RI agar tetap mengoptimalkan proses rekrutmen

7. Komisi II DPR mendorong Bawaslu RI untuk menyelenggarakan pelatihan bagi saksi peserta pemilu sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Bawaslu RI.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here