Legislator Demokrat Tana Toraja Protes KPU, Ini Penyebabnya

306
0
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Tana Toraja, Kristian HP Lambe.

Updatekareba.Com, Toraja – Fraksi Demokrat Tana Toraja memprotes komisi pemilihan umum (KPU) setempat karena tidak menyebutkan masa bakti Bupati-Wakil Bupati Tana Toraja terpilih.

Protes itu dilayangkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Tana Toraja, Kristian HP Lambe, saat agenda penetapan bupati-wabup terpilih dan pemberhentian bupati-wabup periode 2016-2021 dalam Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD Tana Toraja, Rabu (27/01/2021).

“Dalam paparan KPU itu menyampaikan ketidakpastian. Menetapkan bupati-wabup terpilih, tapi tidak mencantumkan masa baktinya. Kapan dimulai dan kapan berakhir,” kata Kristian kepada wartawan di kantornya, Kamis (28/01/2021).

Kristian juga menyayangkan ketidakhadiran dua paslon lain dalam rapat paripurna tersebut, yakni paslon incumbent Nicodemus Biringkanae-Victor Datuan Batara dan Albert Patarru-Jhon Diplomasi.

“Ini juga yang tak jelas, apakah Sekwan mengundang atau undangannya tidak sampai,” ujar Kristian yang juga Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja ini.

Menurutnya, KPU Tana Toraja sebaiknya menjelaskan detail kenapa tidak mencantumkan masa bakti itu. Juga soal kenapa dua paslon tidak dhadirkan.

“Kami sudah tanyakan ke Ketua KPU, tapi katanya belum ada petunjuk dan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat terkait hal itu. Jika tidak ada aturan baru, kenapa tidak mengikuti undang-undang yang lama saja, yakni masa periode 5 tahun, supaya jelas dan publik tidak dibingungkan,” bebernya.

Dia menambahkan, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tana Toraja itu menjadi tidak jelas secara substansi sesuai dengan agenda penetapan bupati-wabup terpilih.

“Di situ hanya disebutkan, menetapkan Bupati-Wabup Tana Toraja Theofilus Allorerung dan Zadrak Tombeq sebagai pemenang Pilkada 2020 dan tidak menjelaskan masa periode. Ini kan tidak jelas,” protesnya lagi.

Kemudian Visi, Misi, dan Program Unggulan Theo-Zadrak akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja 5 tahun kedepan, tegas Kristian Lambe.

Padahal, sesuai agenda, rapat paripurna dilakukan selain penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, juga adalah pemberhentian bupati dan wakil bupati periode 2016-2021.

Selain memprotes isi paripurna, Fraksi Demokrat, lanjut Kristian, juga mengusulkan agar Gubernur Sulsel melakukan pelantikan Bupati-Wabup Tana Toraja terpilih pada 17 Februari 2021 mendatang.

Rapat Paripurna Istimewa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, dihadiri Bupati-Wakil Bupati Tana Toraja terpilih, Theofilus Allorerung-Zadrag Tombeq dan Ketua KPU Rizal Randa.

Hadir pula unsur Muspida yakni Kapolres, Dandim 1414, dan Kajari Tana Toraja, serta Forkominda.

Ketua DPRD Welem Sambolangi dalam paripurna itu menjelaskan, keputusan DPRD Tana Toraja ini selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Sulsel paling lambat tiga hari setelah rapat paripurna istimewa dilaksanakan.

Gubernur kemudian melanjutkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menerbitkan Surat Keputusan.(*/UK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here