Meraih Status WTP, Pemkab Toraja Utara Nihil Bonus DID Tahun 2021

756
0

Updatekareba.Com, Toraja – Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk kelima kalinya mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Dampak positif dari sisi anggaran itu salah satunya, adalah bonus berupa Dana Insentif Daerah (DID) karena kemampuanĀ  mempertahankan WTP.

Ketika pemerintah daerah telah mampu mendapatkan WTP, maka bonus DID dari pemerintah pusat sudah ditentukan. DID akan terus meningkat ketika WTP bisa dipertahankan.

Dengan tambahan DID, tentunya menjadi tambahan anggaran selain dana-dana lainnya untuk membangun wilayah Toraja Utara dalam segala aspek.

Berdasarkan rilis Kementrian Keuangan yang diterima Updatekareba.Com, meski berstatus WTP, Pemkab Toraja Utara harus gigit jari untuk bantuan DID tahun 2021.

Untuk diketahui sejak tahun 2016 sampai 2020 status WTP Pemkab Toraja Utara disertai dengan bonus DID dari Pemerintah Pusat.

Penyebabnya karena status WTP Pemkab Toraja Utara adalah kategori B dengan nilai passing grade dibawah 76.

Dalam rilis Kemenkeu, Daerah yang mendapatkan alokasi DID yaitu daerah yang memenuhi kriteria utama dan paling sedikit mendapatkan nilai 76 dengan kategori B (Baik).

“Namun demikian, walaupun telah memenuhi kriteria utama, Kabupaten Toraja Utara
mempunyai nilai di bawah ambang batas yang ditetapkan (passing grade) untuk kategori kinerja, yaitu B, serta tidak mendapatkan penghargaan/diusulkan oleh
kementerian/lembaga terkait, sehingga tidak mendapatkan alokasi DID TA 2021,” tulis rilis Kementrian Keuangan.

Dalam perhitungan DID TA 2021, Kabupaten Toraja Utara telah memenuhi kriteria
utama yaitu:

a) opini BPK atas LKPD tahun 2019 (WTP);

b) penetapan Perda mengenai APBD TA 2020 pada tanggal 6 Desember 2019
(tepat waktu);

c) penyusunan anggaran sudah menggunakan e-budgeting; dan

d) Pengadaan barang jasa sudah melalui e-procurement.

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan
penghargaan (reward) kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja
baik dalam :
1) tata kelola keuangan daerah;

2) pelayanan dasar publik di bidang pendidikan,kesehatan, dan infrastruktur;

3) pelayanan umum pemerintahan; dan

4) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*/UK)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here