Pemazulan Gubernur SulSel ; Rekomendasi Pansus Tanpa Dasar

84
0
Pither Pondabarani.

Updatekareba.Com, Toraja – Soal rekomendasi pamazulan yang dikeluarkan pansus hak angket terhadap Gubernur SulSel, tanpa pertimbangan hukum yang tepat dan kajian demokrasi yang benar. demikian Pither Ponda pemerhati hukum dan demokrasi.

Pendekatan hukum dilakukan dengan kajian dugaan dugaan penyimpangan, bukan fakta hukum yang telah dibuktikan dengan proses hukum yang pasti.

Demikian juga soal KKN terlalu sempit kajiannya hanya persoalan hubungan kekeluatgaan. KKN tidak hanya karena itu, tapi juga harus ada kinerja yang menimbulkan kerugian bagi daerah dan pemerintahan.

Soal adanya “Raja Proyek” pansus kayaknya tidak mampu mengkait peran masing masing, semua orang tahu, pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui proses yang jelas dan transfaran.

Sebuah keganjilan besar, dalam sebuah sistim tata kelola pemerintahan, terkait SK Mutasi 193 ASN yang sudah dibatalkan masih juga dipersoalkan, ini yang tidak lumrah dalam politik dan hukum.

Apalagi regulasi pansus, lebih menitik beratkan tanggung jawab SK ini kepada Gubernur yang saat itu sedang cuti.

Ini dapat menimbulkan ketidak percayaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur yang berdampak pada kinerja pemprov.

Pemazulan lebih berorentasi politik praktis untuk kepentingan tertentu, ini sangatlah lemah pada sudut pandang hukum dan demokrasi.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here