Pemuda Serukan “People Power” Selamatkan Aset Toraja

899
0
Aktivis Pemuda Toraja Utara.

Updatekareba.Com, Toraja – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Organisasi Kepemudaan di Toraja Utara melakukan pertemuan khusus penyelasmatan aset masyarakat Toraja Utara di aula SMAN 2 Toraja Utara, Rabu (11/12/2019).

Pertemuan Pemuda Toraja Utara ini untuk menjadi komitmen bersama untuk mengawal dan mengambil kembali aset-aset negara atau masyarakat Toraja yang tengah mengalami sengketa atau dikuasai pihak lain. Dengan begitu harapannya akan makin bertambah aset milik negara yang kembali dikuasai negara atau Pemkab Toraja Utara.

Pertemuan ini terkait salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung terhadap kasus perdata Lapangan Pacuan Kuda Rantepao, beredar luas di media sosial. Menurut salinan putusan yang beredar tersebut, permohonan kasasi Bupati Toraja Utara, sebagai tergugat I dan PT Telkom sebagai tergugat II, ditolak.

Dengan begitu, pihak tergugat, dalam hal ini Bupati Toraja Utara cq Dinas Pendidikan Toraja Utara, cq Dinas Kesehatan Toraja Utara, cq Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toraja Utara dan Pimpinan PT Telkom, diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp150 miliar.

“Kami Pemuda suarakan gerakan people power dan ini harga mati untuk selamatkan aset masyarakat Toraja,” kata Ketua KNPI Toraja Utara, Belo Tarran.

Gerakan people power ini akan menurunkan seluruh komponen masyarakat Toraja Utara tanpa terkecuali.

“Pemuda siap turun, bukan lagi kami lihat konteks secara hukum karena itu urusan Pemerintah, yang kami punya urusan aset masyarakat Toraja harus kembali ke masyarakat Toraja lewat Pemkab Toraja Utara,” ungkap Belo.

Gerakan people power ini akan dilakukan dalam bentuk aksi demontrasi secara besar-besaran dibeberapa titik termasuk di Jakarta, dan juga mendorong penyelesaian secara adat Toraja. Dan jika memungkin kita lumpuhkan kota Rantepao demi menyelamatkan aset negara.
Kami tahu bersama bahwa ini adalah tanah adat yang telah diserahkan demi kepentingan umum.

“Selain aksi dijalan dan aksi secara adat Toraja kita akan lakukan bersama para pemangku adat Toraja, kami juga mendorong adanya gerakan solidaritas berupa aksi mogok belajar dari semua sekolah-sekolah yang ada di Toraja Utara sebagai bentuk solidaritas terhadap kasus yang dihadapi SMA Neg. 2 Toraja Utara” Semoga sekolah-sekolah lain yang ada di Toraja Utara bisa berpartisipasi ucap Ketua KNPI Toraja Utara ini.

Setelah hasil putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung, yang menolak gugatan perdata tentang Lapangan Gembira,  Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara juga terus berupaya untuk mempertahankan Lapangan Gembira.

Bertempat di Ruang pertemuan Kantor Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan memimpin Rapat bersama seluruh stake holder, terkait gugatan ini. Dihadiri Sekda Toraja utara, Ketua DPRD Nober Rante siama’, Wakil Ketua DPRD Calvyn Parapak Tondok, Kajari Tana Toraja dan tim pengacara negara.

Selain itu, Kepala Telkom, Kepala Kehutanan , wakasek SMA 2, Ketua alumni  SMA 2, KNPI Torut, Ketua KONI, tim kuasa hukum, staf khusus bid hukum pither ponda barani, tokoh masyarakat, ketua AMAN Romba, Kepala OPD-OPD, dan tokoh pemuda.

Hasil pertemuan ini seluruh stake holder dan masyarakat, akan membentuk tim pencari fakta atau non litigasi. Dan tim kuasa hukum Pemda, atau tim litigasi akan  dilengkapi.

Ketiga Kuasa Hukum Pemda akan mengajukan penundaan eksekusi. Stakeholder atau masyararkat, akan melakukan aksi damai di 3 tempat Toraja, Makassar, dan Jakarta.

Akan diadakan pertemuan rutin dan koordinasi tiap minggu bersama kuasa hukum, pengacara negara (kejaksaan) dan tim  pencari fakta. Saat ini akan dikumpulkam novum atau bukti baru untuk  diajukan ke PK.

Kesimpulan  rapat yang dibacakan Bupati Kalatiku di  akhir rapat. Dia menegaskan, Pemerintah akan terus berjuang mempertahankan lahan “Lapangan Gembira”. Dan hal ini dapat menjadi pelajaran bagi Pemda, untuk dapat mempertahankan aset-aset daerah lainnya.

“Melalui kesempatan kali ini, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Toraja Utara tidak mudah terprovokasi serta memohon dukungan dan doa, agar usaha Pemda untuk mempertahankan lahan Lapangan Gembira dapat kembali di pangkuan Bumi Pongtiku”, ungkap Kalatiku.

Digugat Ahli Waris H. Ali

Tanah yang terletak di Jalan Pacuan Kuda, Jalan Budi Utomo, Jalan Palapa, dan Jalan Olahraga Rantepao, yang dulunya dikenal dengan nama Lapangan Pacuan Kuda, digugat oleh ahli waris Haji Ali dan Hj Samate. Berdasarkan bukti di persidangan, tanah seluas kurang lebih tiga hektar ini konon dibeli Haji Ali dari seseorang bernama Ambo Bade.

Pengadilan Negeri Makale dalam putusan terhadap perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2017/PN Makale, menyatakan bahwa tanah yang dahulunya dikenal dengan nama Pacuan Kuda adalah milik penggugat Haji Ali dan Hj Samate. Untuk itu, pemerintah kabupaten Toraja Utara sebagai tergugat bersama tergugat lainnya, harus membayar kerugian material sebesar Rp150 miliar. Pemkab Toraja Utara, PT Telkom, dan Badan Pertanahan ATR Tana Toraja, juga diharuskan membayar kerugian immaterial sebesar Rp500 juta.

Untuk diketahui, lokasi sengketa saat ini, yakni Lapangan Gembira dan Pacuan Kuda, sudah berdiri beberapa bangunan pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga. Diantaranya Gedung SMA Negeri 2 Rantepao, Gedung Olahraga Rantepao, Puskesmas Rantepao, Kantor Kelurahan Rante Pasele, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantepao, Kantor Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Samsat Sulsel, dan Kantor PT Telkom Indonesia. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here