Pilkada & Pilkalem semakin sengit, politik uang ‘semakin rawan’, Gerakan Batu Tallu Lalikan Latih Relawan

179
0
Handover.

Updatekareba.Com, Toraja – Cegah aksi politik uang (money politik) Gerakan Toraja Batu Tallu Lalikan membentuk gerakan 1000 relawan cegah politik uang dalam Pilkada tahun 2020 dan Pilkalem di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Pada tahap pertama sebanyak 500 relawan anti politik uang dilatih di kampus tiga UKI Toraja, Sabtu (12/10/2019).

Dari keterangan pers Ketua Gerakan Batu Tallu Lalikan, Pdt. Alfred Anggui, menjelaskan pelatihan relawan gerakan ini untuk menindaklanjuti hasil putusan Kombongan Kalua di Tallu Batu Lalikan di kantor Badan Pusat Sinode Gereja Toraja beberapa waktu lalu.

“Para relawan ini dilatih melaksanakan dua tugas seperti, mensosialisasikan dan membangun semangat masyarakat untuk melawan politik uang. Kemudian, memantau jalannya pemilihan Kapala Lembang (Kalem) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tana Toraja dan Toraja Utara,” kata Pdt. Alfred Anggui.

Sementara, Sekretaris Gerakan Batu Tallu Lalikan, Pastor Albert Antonius Arina mengatakan pembetukan tim ini berangkat dari keprihatinan masyarakat Toraja akan maraknya politik uang.

“Kita semua prihatin, pesta demokrasi yang digelar di daerah, praktek money politik sangat marak dan merusak struktur masyarakat dan moralitas,” ungkap Pastor Albert.

Dalam paparan materinya, Pastor Petrus Bine Saramae, mengatakan, pembentukan tim 1000 relawan ini sebagai bentuk kesadaran baru, menskipun sedikit terlambat.

“Kita patut apresiasi dengan pembentukan tim ini, tim ini adalah agen perubahan untuk Tana Toraja dan Toraja Utara. Gerakan Batu Tallu Lalikan terdiri dari sejumlah elemen masyatakat Toraja, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Toraja,” tutur Pastor Petrus Bine Saramae.

Sementara pemateri lainnya Maryanto Tandi Bongga, menyampaikan potensi kecurangan pemilu bisa dikontribusikan oleh perilaku kompetisi yang pragmatis, di tengah suasana kompetisi yang sangat kompetitif, apalagi dalam pemilihan Kepala Lembang/ Kepala Desa.

“Semakin mendekati hari pemungutan suara, potensinya akan semakin besar terjadinya politik suara itu karena orang menganggap bahwa persepsi publik soal politik uang itu masih terbelah. Ada sebagian yang sudah sadar bahwa ini penyakit demokrasi, ada juga masyarakat yang masih menolerir politik uang,” ungkap Maryanto Tandi Bongga.

Maryanto yang juga mantan Anggota KPU Toraja Utara menjelasakan pemilih akan selesai transaksinya dengan caleg ketika uang diberikan, padahal transaksi antara pemilih dan yang dipilih itu lima tahun jangka waktunya. Tapi karena dia memilih karena diberikan uang, setelah terpilih dia (pemilih) akan ditinggalkan. Sementara, dalam jangka panjang, politik uang adalah cikal bakal praktik korupsi politik.

“Karena biaya politik yang tinggi, kemudian pejabat politik itu ketika menjabat akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan begitu besar pada proses kontestasi. ya ujungnya bancakan uang negara dan uang proyek,” cetus Maryanto.

Semnetara pemateri lainnya Alysius Lande, menyampaikan Mengapa politik uang marak?

Alysius mengungkapkan politik uang lahir karena ketidakpercayaan kandidat dan tim sukses bahwa mereka bisa menang dengan cara-cara jujur.

“Faktor lain adalah, pendidikan politik di Toraja yang masih rendah. Sehingga pemilih belum teredukasi secara maksimal tentang pentingnya pemilu, pentingnya memilih calon yang baik dalam pemilu dan apa konsekuensi dari politik uang,” ucap Alysius Lande.

Alysius yang juga mantan Komisioner KPU Toraja Utara mengungkapkan dalam materinya Dalam pemilihan kepala Lembang jumlah uang yang diberikan kepada pemilih bisa lebih tinggi, yang diberikan secara bertahap sebelum dan sesudah pencoblosan

“Itu biasanya disebut serangan fajar, pascabayar dan prabayar. Dari bentuk pemberiannya, tidak hanya dalam bentuk tunai, tapi banyak juga diberikan dalam bentuk┬ávoucher. Karena mereka masih berpikir ‘yang nggak boleh kan politik uang’, bukan memberikan barang,” ucap Alysius.

Desa/Lembang anti politik uang

Kendati begitu, kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang mulai tampak, seiring banyak desa yang mendeklarasikan anti politik uang terus tumbuh menjelang pilkalem 2019 di Toraja.

“Gerakan ini selain diinisiasi oleh warga dan kepala desa, yang kemudian membuat peraturan desa, untuk tidak menerima politik uang,” ucap Alysius.

Gerakan Lembang anti politik uang adalah bagian dari partisipasi masyarakat bahwa mereka sudah dewasa dan mau ikut terlibat dalam proses demokrasi tanpa harus dicederai dengan politik uang.

“Dengan adanya Lembang, baik yang dinisiasi oleh masyarakat atau pemerintah desanya yang mendeklarasikan anti politik uang, artinya sosialisasi tentang bahaya dan larangan politik uang ini sudah sampai ke Lembang – Lembang dan ini akan lebih efektif untuk sampai ke semua masyarakat Lembang ketika memang ada deklarasi dari Lembang itu sendiri”, tambah Alysius.

Dalam pelatihan ini juga dipaparkan soal landasan hukum Pilkalem 2019 oleh Agustinus Talling.

“Pilkalem akan berlangsung di 53 lembang wilayah Kabupaten Tana Toraja dan 87 lembang di Toraja Utara,” ucap Agustinus Talling.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here