PPKM Darurat Salah Sasaran Di Tana Toraja

5532
0
Ruangan perawatan Pasien Covid-19 di RSUD Lakipadada.

Updatekareba.Com, Toraja – Kabupaten Tana Toraja saat ini berstatus Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Hal ini mendapat sorotan oleh Aktivis muda Toraja Yervis Pakan yang melihat status Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan salah sasaran.

“Status PPKM darurat di Tana Toraja salah, seharusnya di Kabupaten Toraja Utara,” kata Yervis Pakan.

Yervis menjelaskan pasien yang dirawat di RSUD Lakipadada milik Pemkab Tana Toraja 90% sudah terisi, mayoritas rujukan dari Kabupaten Toraja Utara.
Pasien di Tana Toraja sendiri hanya 34 bed, dan semoga gak bertambah lagi supaya RS tidak collaps.

“Ini akibat dari tidak tanggapnya Pemkab Toraja Utara atas kejadian luar biasa ini, bahkan membuat Bupati Cup, serta mengundur waktu penetapan PPKM Mikro yang baru dimulai tanggal 22 Juli 2021 ucap Yervis.

Jadi Pusat menetapkan Tana Toraja untuk PPKM Darurat semata karena RS Lakipadada ada di Tana Toraja, yg merupaka RS Rujukan Covid 3 (tiga) kabupaten.

Untuk diketahui dalam tiga hari ini pasien virus corona yang meninggal dunia di Toraja Utara telah mencapai angka 14 jiwa.

“Bupati Toraja Utara harus sadar cepat, jangan menyusahkan Daerah lain akibat kelalaian dalam penangan pademi ini,” pesan Yervis.

Berikut aturan lengkap PPKM darurat :

1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat Pendidikan atau Pelatihan dilakukan secara daring/online.

3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen Work From Office (WFO).

4. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

5. Pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari- hari diberlakukan 100 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

6. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

7. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

8. Kegiatan Makan/minum di tempat umum hanya diperbolehkan menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

9. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/ pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00. Kapasitas pengunjung 50 persen.

10. Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah atau yang diikuti banyak jamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

12. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

13. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

14. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

15. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus:
– menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
– menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
– berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin

16. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

17. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.(*/UK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here