PROBLEMA SAMPAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA

1124
0

Updatekareba.Com, Toraja -Belakangan ini pembuangan sampah di Toraja Utara menjadi perhatian berbagai kalangan, di mana sampah dibuang di seputar perkantoran Pemerintah setempat.

Tidak diketahui alasan Pemkab Toraja Utara membuang sampah di tempat tersebut dan menjadikan area perkantorannya sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

Agar tidak menjadi masalah maka sampah harus dikelola. Di beberapa tempat sampah sudah memiliki nilai ekonomi dan sudah tidak membahayakan lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Pasal satu poin sembilan menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesimbungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Dalam PP No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pada Pasal 18 ayat 3 menyebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman, selanjutnya pada Pasal 19 ayat 2b, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

BACA ;

https://updatekareba.com/proyek-tpa-di-toraja-utara-senilai-rp-10-2-m-jadi-temuan-bpk-sampah-dibuang-di-kantor-bupati-baru/

Menurut Dr. dr. Siswanto Pabidang, SH, MM, jika melihat cara kerja pembuangan sampah di area Perkantoran Pemkab Toraja Utara kemungkinan memakai metode penimbunan terbuka yaitu proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.

“Sebab jika dikatakan pembuangan ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) kurang tepat karena seharusnya sampah diproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan sesuai Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 1 angka 18 dan 20” kata Dr. dr. Siswanto Pabidang, SH, MM, .

Ketua Umum IKASMANSA Toraja Utara ini menjelaskan Sebenarnya dalam penentuan TPA mempunyai persyaratan dalam pembuatannya yaitu didahului studi yang komprehensif seperti Feasibility Study dan studi Amdal.

Akhirnya, Siswanto Pabidang, yang seorang dokter ini, berpesan agar Pemerintah Kabupaten Toraja Urata, memperhatikan dampak kesehatan lingkungan dari penentuan TPS/TPA yang tidak memenuhi syarat, seperti dampak terhadap kesehatan (masyarakat dan staf pemkab sendiri), dampak terhadap lingkungan sekitar (pencemaran karena rembesan ke dalam drainase, sungai, dan mata air), dan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat (bau dan pemandangan yang buruk).(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here