Pulihkan Ekonomi Nasional, Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan pada Generasi Muda

124
0
Sejumlah pengelola perusahaan rintisan digital atau startup mengoperasikan program pelayanan di sebuah kantor bersama berbasis jaringan internet (Coworking space) Ngalup.Co di Malang, Jawa Timur, Senin (12/10/2020). Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan bisa menumbuhkan 750 wirausaha baru berbasis teknologi informasi atau startup digital setiap tahun untuk mendorong lebih banyak pelaku UMKM terakses digital. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/wsj.

Updatekareba.Com, Toraja – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan dampak multi sektor di Indonesia, termasuk sektor ekonomi. Wirausaha menjadi alternatif solusi memulihkan dampak ekonomi tersebut. Namun Entrepreneurship Global Index 2018 mencatat, jumlah wirausahawan Indonesia masih sangat kecil bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia (6 persen), Thailand (5 persen) dan Singapura (7 persen). Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan di Indonesia, utamanya pada generasi muda.

“Untuk itu saya sangat setuju bila jiwa kewirausahaan perlu kita tumbuhkan sejak usia muda. Melalui semangat kewirausahaan yang semakin tinggi diharapkan semakin banyak pelaku usaha baru yang pada gilirannya membuka lapangan kerja baru,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan DIponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).

Dalam rapat yang mengangkat tema “Membangkitkan Wirausaha di Kalangan Pemuda” tersebut, Wapres menuturkan, generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar.

“BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat tidak kurang dari 64 juta jiwa penduduk dengan rentang usia 16-30 tahun. Angka tersebut merupakan bagian penting dari penduduk usia produktif 15-65 tahun yang jumlahnya mencapai 185,22 juta,” papar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengharapkan agar rapat ini dapat merumuskan langkah-langkah konkret sebagai upaya membangun jiwa kewirausahaan bagi para pemuda, khususnya membantu membantu pemulihan ekonomi. Sehingga ke depan, dapat lahir wirausaha-wirausaha muda yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan resiko, mempunyai daya kreasi dan inovasi yang tinggi, memiliki pemikiran jangka panjang, memiliki semangat dan kemauan untuk bekerja keras serta memiliki kempemimpinan yang kuat.

“Untuk itu, saya berharap rapat koordinasi ini dapat juga membahas berbagai program pemerintah dalam rangka menangani dampak pademi Covid-19, utamanya yang terkait dengan program pemulihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan dunia usaha,” ujar Wapres memberikan arahan.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain alokasi dana pemerintah, Wapres juga mendorong untuk terus dilakukannya pendampingan usaha kepada pelaku UMKM, pemberian bimbingan khusus terhadap UMKM dan koperasi, pemberian iklim usaha yang kondusif bagi wirausahawan muda, pengalokasian dana dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menumbuh-kembangkan wirausaha muda serta penguatan kerja sama dengan lembaga riset dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengembangan usaha rintisan (start up) berbasis teknologi.

“Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana memberikan literasi kepada UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi. Studi Bank Dunia menyebutkan bahwa para pelaku usaha yang menggunakan platform secara daring dalam menjual produknya selama masa pandemi Covid-19, mengalami penurunan yang lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan platform daring,” ungkap Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai koordinator Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan dapat fokus dalam menyusun program kerja seperti yang dimandatkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Sebab, ia menilai meskipun sudah tiga tahun berjalan, program yang dihasilkan belum optimal.

“Saya mengharapkan rakor kali ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial dan rutinitas semata namun dapat mengevaluasi apa saja yang telah dan perlu dilakukan serta diperbaiki, serta menyusun program kerja strategis lintas sektor yang benar-benar dapat memberikan hasil yang jelas dan terukur. Sekali lagi saya minta agar hasilnya bukan program kerja yang bersifat rutin maupun yang berfokus pada input dan proses saja,” imbau Wapres.

“Dengan koordinasi lintas sektor yang efektif, pembangunan kepemudaan diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial dan saling tumpang tindih, tetapi berjalan secara kolaboratif dalam suatu sinergitas yang terencana dengan baik demi terwujudnya pemuda Indonesia sebagai generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri dan berdaya saing,” tambahnya.

Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali melaporkan bahwa sejak ditetapkannya Perpres Nomor 66 Tahun 2017, Kemenpora sebagai leading sector koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan telah melakukan langkah-langkah implementatif seperti rapat koordinasi dan kolaborasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki program kepemudaan. Ia mengakui bahwa partisipasi K/L masih perlu ditingkatkan dalam mengimplementasikan Perpres ini.

“Masih diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan partisipasi atau keterlibatan K/L dalam mengimplementasikan Perpres 66 Tahun 2017,” ungkap Zainudin.

Oleh karenanya, ia berharap rapat koordinasi ini dapat mendorong optimalisasi koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda juga membangun komitmen peranan pemuda dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Rencana tindak lanjut lintas sektoral pelayanan kepemudaan ini juga menjadi tujuan dalam program tahun 2020-2024,” ujarnya.

Sebagai informasi, Perpres Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan memiliki misi untuk meningkatkan efektifitas dan melakukan sinkronisasi serta harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Di dalam Perpres tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai Ketua Tim Pelaksana, Presiden selaku Pembina dan Wakil Presiden selaku Ketua Tim Pengarah.

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan secara daring dan luring di Shangri-La Hotel Jakarta dari tanggal 20 – 21 Oktober 2020 dan dihadiri oleh para Menteri, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga seluruh Provinsi, perwakilan dari BUMN/BUMD, perusahaan swasta, LSM dalam dan luar negeri, serta perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Turut hadir sebagai narasumber Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.(*/UK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here