Regulasi Pilkada 2020 Berpotensi Bermasalah

281
0
Handover.

Updatekareba.Com, Toraja -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak 2020 akan dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia. Pilkada tersebut, digelar secara langsung sejak 2005 sampai sekarang.

Hal itu, menurut Pemerhati Demokrasi, Guntur Suhawan, setiap pelaksanaannya ada sejumlah evaluasi dasar penyelenggaraannya, yaitu dari Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi pedoman Pilkada Langsung sampai UU Nomor 10 Tahun 2016 hasil perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 2015, dan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Sementara UU Nomor 7 Tahun 2017 merupakan himpunan berbagai peraturan menjadi UU atau kodifikasi UU Pemilihan Umum (Pemilu) DPR, DPD, DPRD, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Penyelenggara Pemilu.

“Jadi perlu diketahui pula, bila Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1-6). Adapun Pilkada diselenggarakan berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4),” kata Guntur Suhawan, Minggu (8/12/2019).

Melihat dasar tersebut, ia menerangkan, bila pelaksanaan Pilkada berbeda dengan Pemilu. Hal itu, lanjutnya, dikhawatirkan bakal menjadi potensi masalah pada penyelenggaraan Pilkada 2020 karena masih banyak regulasi sebagai dasar hukum yang tidak sesuai dengan dasar penyelenggaraan.

Lantas, apakah Bawaslu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 berhak melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban dalam Pilkada 2020? Guntur Suhawan menjabarkan, mestinya yang berhak mengawasi Pilkada adalah Panwas Kabupaten/Kota mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016.

Sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga yang mengawasi Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101, tidak diamanatkan untuk mengawasi Pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan.

“Apalagi dalam UU Pemilu, selalu menyebut kalimat Pemilihan Umum bukan Pemilihan Kepala Daerah. Artinya, jika tidak segera disikapi serius jelas akan menjadikan persoalan hukum. Mengingat, secara yuridis Pilkada bukan Pemilu dan mempunyai UU sendiri sebagai dasar hukumnya,” terang dia.

Kemudian ketika ditanya kaitannya dengan siapa yang berkah memberikan akreditasi lembaga pemantau?  Pria tersebut memaparkan, pun berbeda yang siapa yang berhak mengatur.

UU 10/2016 Pasal 123 ayat (3) huruf C menentukan bahwa KPU sebagai lembaga yang berwenang memberikan tanda daftar dan sertifikasi sebagai pemantau. Di sisi lain, menurut Pasal 436 ayat (1) huruf C UU Pemilu justru Bawaslu-lah yang berwenang memberikan tanda daftar dan sertifikasi sebagai pemantau.

“Oleh karena itu, lembaga pemantau dalam Pilkada harus dikembalikan lagi ke KPU,” imbuh dia.

Demikian halnya dengan definisi kampanye, ia merinci, Pasal 1 angka 35 UU Pemilu menjabarkan definisi kampanye lebih detil dengan menyebut unsur-unsurnya. Yakni meliputi kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk peserta pemilu dengan tujuan meyakinkan pemilih dan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu.

Sedangkan definisi kampanye Pilkada berdasarkan UU Pilkada Pasal 1 angka 21, menekankan pada kampanye adalah kegiatan yang meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

“Nah yang perlu digaris bawahi adalah, dalam Pilkada jika mengacu ketentuan, yang ditawarkan sebatas visi, misi, dan program calon saja. Tidak termasuk citra diri,” tegasnya.

Melihat beberapa data serta paparan itu, Guntur Suhawan berpendapat, bahwa sejauh ini banyak persoalan regulasi yang dikhawatirkan dapat menjadikan potensi masalah dalam Pilkada 2020.

Agar pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan lancar serta berkekuatan hukum positif, dirinya berharap pihak terkait dapat melakukan revisi terhadap UU Pilkada secara terbatas pada pasal-pasal yang berpotensi menjadi masalah.

“Pihak-pihak pembuat regulasi harus segera menemukan langkah konkrit untuk segera memayungi secara hukum agar penyelenggaraan Pilkada 2020 punya kekuatan hukum positif dan normatif. Penyelenggara pun demikian, harusnya taat hukum bukan asal melaksanakan pada ketentuan lembaganya sendiri,” tuturnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here