Sembilan Bulan Jelang Pilkada Serentak, Bupati Toraja Utara Diisukan Lakukan Mutasi Pejabat Hari Ini

1736
0
Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan (kiri) dan Wakilnya Yosia Rinto Kadang (kanan).

Updatekareba.Com, Toraja – Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, lakukan mutasi kepada jajaran pejabat pada lingkungan Pemkab Toraja Utara, di lantai tiga kantor Bupati Toraja Utara, Panga’, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Senin (6/1/2020).

Mutasi ini dilakukan Kalatiku Paembonan, sembilan bulan jelang pelaksanaan Pilkada serentak termasuk di Toraja Utara, bulan September 2020 mendatang.

Pantauan Updatekareba.Com di kantor Bupati Toraja Utara nampak beberapa Kepala OPD hilir mudik dilokasi yang direncanakan tempat pelantikan.

Hingga saat ini Bupati Kalatiku Paembonan belum berada di Kantornya, dan yang terlihat hanya Wakil Bupati Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang.

Juga akan hari ini akan dilakukan pelantikan untuk para Kepala Sekolah SD dan SMP se Toraja Utara.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Toraja Utara surati Bupati Kalatiku Paembonan terkait mutasi pejabat ASN.

Hal itu dilakukan Bawaslu Toraja Utara atas surat imbauan Bawaslu RI kepada Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan mutasi terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020.

“Bawaslu sudah buat sejak tanggal 31 Desember kemarin dan sudah kami share di sosial media,” ucap Komisioner Bawaslu Toraja Utara Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Gabriel Rumbayan, Kamis (02/01/2020).

Gabriel mengatakan, pihaknya juga sudah bersurat hingga tiga kali yang ditujukan kepada Bupati Toraja Utara agar mengetahui adanya aturan tersebut.

“Bawaslu juga sudah melakukan koordinasi kepada pihak badan kepegawaian BKPP untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas pergantian pejabat,” tambahnya.

Lanjutnya, sekaligus penyalahgunaan wewenang salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain.

Kata Gabriel, dasar dari aturan berdasarkan Undang-undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015.

Hal itu tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pasal 71 ayat 2 menyebut Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai, dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Ada tiga pasal yang harus diingatkan kepada pejabat pemerintah daerah yaitu pasal 71, 188 dan 190,” tutup Gabriel.

Dilanjutkan, pelaksanaan penetapan pasangan calon peserta pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here