Status Bawaslu Belum Jelas, Pilkada Serentak 2020 Di Toraja Terancam Deadlock

975
0
Kantor Bawaslu Toraja Utara.

Updatekareba.Com, Toraja – Tahapan Pilkada serentak 2020 di Tana Toraja dan Toraja Utara sudah mulai berjalan.

Namun hingga saat ini status Bawaslu belum jelas jika mengacu ke Undang-undang yang dijadikan acuan Pilkada serentak 2020.

Menanggapi hal itu, salah satu politisi muda Partai Golkar Toraja Utara, Yulius Dakka menyatakan proses Pilkada serentak bakal mengalami deadlock karena status Bawaslu yang betentangan dengan Undang-undang Pilkada.

“ Saya menduga Pilkada serentak tahun 2020 akan mengalami deadlock,” kata Yulius Dakka, Minggu (8/12/2019).

Politisi muda Golkar ini juga mengatakan, deadlock dikarenalan Bawaslu yang akan menjadi salah satu penyelenggara Pilkada belum memiliki payung hukum untuk mengawasi Pilkada.

“Lebih ironi, antara Bawaslu dan kepala-kepala daerah sudah menandatangani dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada termasuk Bupati Toraja Utara dan Bupati Tana Toraja. Jadi bila dana hibah itu tetap digunakan padahal Bawaslu belum punya payung hukum maka bisa dituding melakukan penyimpangan atau korupsi,” katanya.

Sementara kata dia, Komisi II DPR sudah terang-terangan mengatakan bahwa tidak ada lagi waktu untuk melakukan revisi Undang-undang Pilkada.

“Jadi kesimpulan saya sehingga belum mau mengambil langkah politik adalah menunggu clear dulu persoalan Bawaslu sebab di Undang-undang Pilkada Nomor 10 tidak dikenal kata Bawaslu, yang ada hanyalah Panwaslu yang bersifatt adhoc,” ungkapnya

Jadi bila tetap dipaksakan menurutnya, Pilkada serentak 2020 maka Bawaslu harus diberhentikan dan pemerintah bisa mengangkat Panwaslu sesuai dengan Undang-undang Pilkada barulah Pilkada serentak bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi.

“Ini dilematis tapi yg namanya aturan wajib ditegakkan agar kepala daerah yang terpilih nanti punya legitimasi secara hukum,” katanya.

Yang lebih membingungkan lagi menurutnya, pihak Bawaslu enggan membubarkan diri dan kembali dilakukan pemilihan personil Panwaslu sesuai amanat Undang-undang.

“Malah saat ini mereka tetap melakukan perekrutan Panwascam dan menganggap diri masih tetap sebagai Bawaslu dengan mengacu ke Undang-undang Pilkada yang notabene hanya menyebutkan Panwaslu. Ini sangat ironi,” tandasnya.

Sementara pihak KPU Tana Toraja dan KPU Toraja Utara menyampaikan masih menunggu petunjuk resmi dari KPU RI.

“Berangkali ada nanti Perpu nanti yang mengatur,” ucap Ketua KPU Tana Toraja, Rizal Randa.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here