UU PDP Melindungi Data Pribadi Bocor di Ruang Digital

178
0
Handover.

Updatekareba.Com, Jakarta РDisahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat meningkatkan pengelolaan data yang dilakukan oleh suatu instansi atau badan usaha. Sehingga, tingkat pengamanan terhadap data dapat dilakukan dengan secara ketat.

“Adanya RUU PDP akan meningkatkan keamanan siber data pribadi karena memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) yang ketat,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan pada program dialog TVOne pada Minggu, (23/5/2021).

Menurut dia, dalam perundangan di atas, nantinya akan mengatur setiap pengendali data memiliki tanggung jawab terhadap data pribadi yang diserahkan masyarakat kepada institusi terkait. Dengan begitu, pengelolaan data yang dilakukan instansi terkait dapa dilakukan secara optimal.

Ada ganjaran yang akan diterima oleh institusi terkait bila data yang diserahkan dari masyarakat tersebut sampai bocor ke ranah publik. Institusi terkait dapat menerima hukuman dalam bentuk denda administrasi maupun lainnya sesuai dengan kesalahannya.

Hal di atas, lanjut dia, dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya efek jera kepada institusi terkait dalam melakukan pengelolaan data pribadi yang sangat penting di masa digital saat ini. ” Platform yanh lalai melakukan perlindungan data pribadi langsung mendapatkan efek jeranya,” katanya.

Perlindungan data pribadi optimal yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk jaminan hukum pemerintah kepada masyarakat. Sebab, penyalahgunaan data pribadi dapat membuat celah tindakan yang menyimpang.

“Dapat dijadikan penipuan online, maupun tindak kejahatan online lainnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Sembilan fraksi partai politik (Parpol) setujui melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ke pembahasan tingkat 1 (1/9/2020).

Sembilan fraksi tersebut antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP).

Setiap fraksi Parpol menunjuk satu perwakilan anggota DPR untuk membacakan pandangannya masing-masing terkait dengan RUU di atas. Seluruhnya, bersepakat bahwa perundangan ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi dalam ruang digital saat ini.(*/UK)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here